Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan KDKMP harus berkembang sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, bukan hanya unit usaha retail. KDKMP di Jember dan Sulawesi Tenggara disebut sudah menembus pasar ekspor.
Bima Arya menyampaikan hal itu dalam Seminar Nasional KDKMP bertema "Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat". Acara itu berlangsung di Gedung Semergou, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, pada Jumat (4/9). Keterangan tertulisnya dikutip pada Sabtu (5/9).
KDKMP Gabungkan Tiga Layanan Sekaligus
"KDKMP ini akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Simpan pinjam itu salah satu saja. Di dalamnya bisa jadi ada toko sembako, ada apotek, dan semua barang subsidi disalurkan secara resmi melalui KDKMP ini," ujar Bima.
Menurut Bima, KDKMP tidak boleh dipersepsikan hanya sebagai pesaing minimarket. Koperasi ini memiliki fungsi lebih luas, termasuk memotong rantai pasok dan mengurangi peran perantara. Dengan begitu, harga di tingkat petani dapat meningkat, sementara harga konsumen bisa ditekan.
"KDKMP ini menggabungkan, satu, kebutuhan masyarakat, kedua, layanan pemerintah, dan yang ketiga, ini yang penting dan menarik, yaitu layanan bisnis," kata Bima.
Masa Transisi dan Pengelolaan Agrinas
Bima menjelaskan KDKMP saat ini masih berada dalam masa transisi selama sekitar dua tahun. PT Agrinas Pangan Nusantara mengelola koperasi dalam periode itu lewat penempatan personel yang terus dilatih. Proses ini juga mengakomodasi masukan kepala desa dan lurah. Setelah transisi berakhir, KDKMP diarahkan menjadi aset milik desa atau kelurahan.
Capaian Daerah dan Peran Pemda
Bima menyebut sejumlah daerah menunjukkan perkembangan positif. KDKMP Sidomulyo di Jember telah menembus ekspor kopi ke tiga negara. KDKMP di Sulawesi Tenggara berhasil memasuki pasar Tiongkok, sementara Jawa Timur mencatatkan nilai transaksi tertinggi secara nasional.
Menurut Bima, pemerintah daerah menjadi ujung tombak pengembangan KDKMP. "Pak Mendagri Tito sudah mengeluarkan surat edaran, memastikan agar kepala daerah memberikan full atensi, mulai dari perencanaan," tuturnya. Lahan milik BUMN juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung KDKMP, dengan target ideal luas lahan 1.000 meter persegi per lokasi.
Verifikasi dan validasi tetap diwajibkan sebelum KDKMP diserahterimakan ke desa atau pemerintah daerah. Tim yang dipimpin sekretaris daerah memeriksa administrasi, sedangkan BPKP mendampingi pemeriksaan lapangan. Langkah ini memastikan program berjalan sesuai aturan sebelum sepenuhnya dikelola warga desa.
