BTT ( Belanja Tak Terduga ) gempa NTT disiapkan pemerintah berupa tambahan Rp20 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak dan Rp40 miliar untuk pemerintah provinsi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemda memakai anggaran itu untuk menangani warga, termasuk yang masih berada di pengungsian.
Penjelasan itu disampaikan Tito di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9). Menurut dia, kepala daerah selama ini sudah menerima bantuan, dan tambahan belanja tak terduga diberikan agar penanganan di lapangan tidak tersendat. Setiap kabupaten/kota terdampak mendapat Rp20 miliar, sedangkan pemerintah provinsi memperoleh Rp40 miliar.
“Kepala daerah selama ini kan sudah diberikan bantuan. Tambahan BTT masing-masing Rp20 miliar untuk kabupaten kota dan Rp40 miliar (untuk) provinsi,” kata Tito.
Siapa yang Mengoordinasikan Penanganan Pengungsi
Tito menegaskan penanganan pengungsi saat ini dikoordinasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Kementerian Kesehatan juga dilibatkan dalam penanganan tersebut. Ia menyebut garis koordinasi itu bersifat struktural dan tidak berada di kementeriannya.
Peran Kementerian Dalam Negeri, menurut Tito, ada pada sisi pemerintah daerah, yakni memastikan anggaran yang tersedia benar-benar dimanfaatkan. Pemda diminta menggunakan BTT untuk mendukung kebutuhan warga terdampak, termasuk selama mereka berada di pengungsian.
Evaluasi Jika Ada Penanganan yang Kurang Layak
Tito juga menyinggung laporan warga yang meninggal di pengungsian. Ia meminta penyebab kematian diperiksa lebih dulu, apakah terkait kondisi kesehatan, usia, atau faktor lain selama masa pengungsian. Jika hasilnya menunjukkan ada penanganan yang kurang layak, pemda harus melakukan evaluasi dan memanfaatkan anggaran untuk memperbaiki pelayanan.
“Kalau ada yang meninggal, kita lihat penyebabnya apa dulu. Penyebabnya karena memang sakit ataukah karena memang usia ya. Kita perjelas. Kalau ada hal karena kurang treatment, yang kurang layak, ya ini jadi bagian evaluasi. Saya pasti akan menyampaikan kepada pemda-nya manfaatkan anggaran yang ada,” ujarnya.
Sebelumnya, BNPB mencatat 94 warga meninggal dunia saat berada di pengungsian setelah gempa NTT. Angka tersebut merupakan korban meninggal secara tidak langsung. Sementara itu, korban meninggal akibat dampak langsung gempa tercatat 48 orang, sehingga total korban meninggal terkait bencana tersebut mencapai 142 orang.
Mendagri Akan Minta Penjelasan Pemda
Tito belum dapat memastikan apakah ada korban yang meninggal akibat minimnya penanganan atau keterbatasan akses layanan kesehatan di pengungsian. Ia memilih mengecek lebih dulu sebelum memberi kesimpulan. “Saya akan cek ini sebelum saya jawab, daripada saya ngarang-ngarang jawab. Ini sebagai masukan nanti karena sebetulnya sudah sedang dikendalikan oleh BNPB di lapangan dan yang mengkoordinasikannya Menko PMK. Itu struktural, bukan mendagri,” kata Tito.
Ia berencana meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait penyebab kematian para korban, termasuk memastikan kondisi dan penanganan mereka selama berada di pengungsian.
Dengan demikian, tambahan BTT gempa NTT sebesar Rp20 miliar per kabupaten/kota dan Rp40 miliar untuk provinsi menjadi modal utama pemda dalam memperbaiki layanan. Pemerintah pusat menunggu hasil pemeriksaan penyebab kematian di pengungsian sebelum menilai apakah ada hal yang perlu dibenahi.