Sinar Jiwa – Dude Harlino DSI menjadi sorotan setelah dirinya diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan penipuan PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Dalam pemeriksaan itu, Dude menegaskan posisinya hanya sebagai brand ambassador (BA). Namun, di tengah tekanan publik dan keresahan nasabah, muncul pertanyaan tentang batas tanggung jawab moral seorang figur publik.
Di Mana Batas Peran Publik Figur?
Dude Harlino menyatakan seluruh keterlibatannya dalam PT DSI bersifat profesional. Ia bekerja berdasarkan kontrak tahunan sejak 2022 hingga 2025. Dalam praktiknya, tugas tersebut hanya mencakup promosi tanpa keterlibatan dalam manajemen internal.
Kuasa hukumnya, Muhammad Al Ayyubi Harahap, menjelaskan bahwa hubungan kerja itu bersifat eksternal. “Kerja-kerjanya profesional, hubungan kerja, dan pekerjaannya juga proporsional,” ujarnya di Bareskrim Polri.
Pada titik ini, batas peran menjadi jelas secara hukum. Dude tidak memiliki akses terhadap operasional perusahaan. Ia juga tidak terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis maupun pengelolaan dana.
Namun pada kenyataannya, posisi sebagai wajah perusahaan membawa konsekuensi lain. Publik cenderung mengaitkan figur yang tampil dalam promosi dengan kredibilitas perusahaan. Hal ini terlihat dari banyaknya nasabah yang menghubungi Dude saat masalah mencuat.
Kontrak Profesional dan Persepsi Publik
Dude menegaskan bahwa sebelum menandatangani kontrak, ia telah memastikan aspek legalitas perusahaan. Ia menyebut keberadaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah sebagai dasar pertimbangannya.
“Dari awal aspek hukum sudah menjadi landasan kami,” katanya.
Namun, persepsi publik tidak selalu sejalan dengan batas hukum tersebut. Dalam realitas di lapangan, publik figur sering dianggap sebagai representasi penuh dari brand yang mereka promosikan.
Hal ini menciptakan tekanan psikologis tersendiri. Di satu sisi, kontrak membatasi peran. Di sisi lain, ekspektasi publik meluas hingga ke ranah moral.
Tekanan Publik dan Respons Pribadi
Seiring berkembangnya kasus, Dude mengaku menerima banyak pesan dari nasabah. Mereka mempertanyakan kondisi dana yang tertahan dan meminta penjelasan.
Ia memahami situasi tersebut sebagai konsekuensi dari perannya. “Memang akan banyak yang bertanya, itu sangat lumrah,” ujarnya dalam kesempatan sebelumnya.
Alih-alih menghindar, Dude memilih tetap membuka komunikasi. Ia juga menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi korban, termasuk pensiunan dan pihak yang membutuhkan dana untuk kebutuhan mendesak.
Tanggung Jawab Moral di Luar Kontrak
Yang jadi sorotan, Dude mengambil posisi untuk membantu menyuarakan keresahan nasabah. Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk tanggung jawab moral, bukan kewajiban kontraktual.
Dalam pemeriksaan di Bareskrim, ia juga hadir sebagai saksi dan menyatakan dukungan terhadap proses hukum. Ia berharap keterangannya dapat membantu penyidik mengungkap perkara secara utuh.
Di sisi lain, Dude mengakui baru memahami skema dugaan penipuan setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI pada Januari lalu. Dari forum tersebut, ia mulai melihat gambaran yang sebelumnya tidak ia ketahui.
“Dari situlah saya baru tersadar,” ucapnya.
Situasi ini memperlihatkan jarak antara informasi yang dimiliki publik figur dengan dinamika internal perusahaan. Meski begitu, dampaknya tetap dirasakan secara langsung oleh figur yang terlibat dalam promosi.
Ketika nama ikut terseret, batas antara tanggung jawab profesional dan moral menjadi semakin kabur. Dalam konteks ini, posisi publik figur tidak lagi hanya ditentukan oleh kontrak, tetapi juga oleh persepsi dan ekspektasi masyarakat.