Komdigi menyiapkan empat strategi AI nasional guna memperkuat kapabilitas kecerdasan buatan di Indonesia. Langkah ini diarahkan agar pemanfaatan AI tidak berhenti pada penggunaan dasar, tetapi mampu mendorong transformasi di berbagai sektor strategis.
Komdigi memetakan empat strategi AI nasional sebagai upaya menutup kesenjangan kapabilitas kecerdasan buatan di Indonesia. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan tantangan terbesar saat ini bukan lagi soal akses terhadap teknologi, melainkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam memanfaatkan AI secara optimal.
Nezar menyampaikan Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi di dunia. Indonesia bahkan masuk lima besar pengguna ChatGPT untuk kebutuhan coding, analitik data, dan pendidikan. Selain itu, hampir separuh angkatan kerja telah menggunakan AI setiap pekan.
Meski demikian, menurutnya, tingginya tingkat penggunaan belum diikuti kemampuan memanfaatkan AI secara mendalam. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian utama pemerintah.
“Adopsi saja mungkin tidak cukup, memakai AI saja tidak cukup, tapi bagaimana kapabilitas dalam menggunakannya menjadi sangat penting,” kata Nezar dalam forum diskusi Closing the AI Capability Gap in Indonesia di Jakarta, Rabu (15/7).
Empat Strategi AI Nasional untuk Percepat Transformasi Digital
Pemerintah menetapkan pendidikan sebagai sektor pertama yang diperkuat. AI akan diterapkan lebih terstruktur di lingkungan pendidikan dengan tetap memperhatikan keamanan serta kesesuaian usia peserta didik agar kemampuan berpikir kritis tetap terjaga.
Di sektor kesehatan, AI dinilai mampu memperluas layanan medis, termasuk membantu penapisan tuberkulosis dan mempercepat diagnosis awal di daerah yang masih kekurangan dokter spesialis.
Selanjutnya, pemerintah mendorong pemanfaatan AI di sektor jasa keuangan. Teknologi yang selama ini banyak digunakan perusahaan besar diharapkan juga dapat dimanfaatkan lembaga keuangan mikro untuk memperluas manfaat transformasi digital.
Sementara itu, sektor publik menjadi fokus berikutnya. Menurut Nezar, penggunaan AI di lingkungan pemerintahan masih belum merata, padahal teknologi tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyusun Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial, Peta Jalan AI Nasional, serta Etika AI Nasional yang diproses menjadi Peraturan Presiden dengan pendekatan berbasis risiko. Kebijakan tersebut disiapkan agar pengembangan AI berlangsung secara aman, terarah, serta tetap menempatkan teknologi sebagai alat yang mendukung kemampuan manusia.