Sinar Jiwa – Penggunaan Cloud Microsoft dalam operasi militer Israel memicu krisis internal di tubuh perusahaan teknologi tersebut. Polemik itu memuncak setelah General Manager Microsoft Israel, Alon Haimovich, dicopot dari jabatannya usai investigasi terkait pemantauan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Kasus ini bukan sekadar persoalan teknologi cloud. Yang jadi sorotan adalah keterlibatan layanan Azure dan sistem AI Microsoft dalam infrastruktur intelijen militer Israel.
Menurut laporan TRT dan Times of Israel, Selasa (19/5/2026), pengelolaan Microsoft Israel kini sementara diambil alih oleh Microsoft Prancis.
AI dan Cloud Microsoft Masuk ke Sistem Intelijen Israel
Investigasi The Guardian dan +972 Magazine mengungkap adanya kerja sama antara Microsoft dan Unit 8200 Israel sejak 2021.
Kerja sama itu disebut melibatkan CEO Microsoft Satya Nadella dan Komandan Unit 8200, Yossi Sariel.
Pada titik ini, teknologi cloud Microsoft mulai dipakai untuk mendukung kebutuhan intelijen Israel.
Namun setelah Peristiwa 7 Oktober 2023, penggunaan infrastruktur tersebut meningkat tajam.
Dalam praktiknya, militer Israel menyimpan database panggilan telepon warga Palestina di server Microsoft yang berada di Eropa.
Cloud Microsoft kemudian dipakai untuk memproses jutaan komunikasi warga Palestina.
Yang patut dicatat, data militer Israel yang tersimpan di Azure mencapai lebih dari 1.500 TB hingga Juli 2025.
Server tersebut berada di pusat data Azure di Belanda dan Irlandia.
Sistem itu disebut mampu memproses satu juta panggilan telepon per jam.
Artinya, teknologi cloud tidak lagi hanya dipakai untuk penyimpanan data biasa.
Dalam konteks berbeda, infrastruktur tersebut juga dipakai untuk mendukung operasi militer berbasis AI.
Peran Azure dalam Operasi Militer Gaza Jadi Sorotan
Sumber dari Unit 8200 menyebut teknologi Microsoft dipakai untuk membantu persiapan serangan udara di Gaza dan Tepi Barat.
Data hasil pemantauan diproses menggunakan algoritma AI bernama Gospel dan Lavender.
Kedua sistem itu bekerja dengan dukungan data yang diproses melalui infrastruktur Microsoft.
Hal krusialnya, dokumen internal menunjukkan adanya keterlibatan pegawai Microsoft bersama kontraktor militer Israel.
Mereka disebut membangun arsitektur keamanan Azure khusus untuk kebutuhan militer sensitif.
Akibatnya, muncul kritik keras dari internal perusahaan sendiri.
Gerakan No Azure for Apartheid Muncul dari Internal Microsoft
Kampanye “No Azure for Apartheid” menjadi bentuk protes pegawai Microsoft terhadap penggunaan Azure dalam operasi militer Israel.
Para pegawai menyoroti aspek etika penggunaan teknologi untuk pemantauan massal.
Selain itu, muncul kekhawatiran soal dugaan keterlibatan teknologi Microsoft dalam kejahatan perang.
Namun pada kenyataannya, sejumlah suara internal justru disebut dibungkam.
Beberapa pihak yang menyuarakan protes dilaporkan mengalami pencopotan posisi.
Barulah ketika tekanan publik meningkat, Microsoft mengambil langkah penghentian sebagian layanan cloud untuk unit tertentu di Kementerian Pertahanan Israel.
Presiden Microsoft Brad Smith kemudian mengakui hasil kajian internal perusahaan membenarkan temuan investigasi media.
Microsoft juga menyatakan terdapat kegagalan manajemen dan kurangnya transparansi dalam pengawasan kerja sama tersebut.
Di sisi lain, penggunaan server di wilayah Uni Eropa untuk penyimpanan data pengintaian perang turut memunculkan potensi persoalan hukum baru.