sinarjiwa.id – Bencana ekologis yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang 2025 menyisakan dampak yang jauh melampaui kerusakan fisik. Di balik ribuan rumah rusak dan ratusan ribu pengungsi, muncul kegelisahan lain: ancaman tertundanya keberangkatan ribuan calon jemaah haji pada musim haji 2026.
Data Kementerian Haji dan Umrah hingga akhir Desember 2025 menunjukkan tingkat pelunasan biaya haji di wilayah terdampak masih rendah. Aceh baru mencapai sekitar 50 persen, sementara Sumatera Barat dan Sumatera Utara berada di kisaran 60 persen. Angka ini menjadi penanda beratnya beban ekonomi keluarga pascabencana.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengakui kondisi tersebut berpotensi menggeser jadwal keberangkatan calon jemaah. Pernyataan itu disampaikan usai rapat tertutup dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Selasa (23/12/2025).
“Bahwa ada beberapa daerah yang kemungkinan akan tertunda atau bahkan mungkin tidak bisa terpenuhi pemenuhan jadwal-jadwalnya karena bencana ini,” ujar Irfan pada hari yang sama.
Ia memperkirakan sekitar 20 ribu calon jemaah dari tiga provinsi berada dalam posisi rentan tertunda. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengonfirmasi kisaran tersebut, dengan estimasi sekitar 17 ribu calon jemaah.
Di Antara Harapan dan Penantian
Dalam situasi darurat ini, pemerintah membuka opsi penyesuaian kebijakan. Salah satunya pengalihan sementara kuota haji dari daerah terdampak ke provinsi lain agar kuota nasional tidak tersisa.
Irfan menegaskan kebijakan ini tetap berada dalam koridor hukum karena telah mendapat payung dari Komisi VIII. Di sisi lain, kementerian masih memberikan perpanjangan waktu pelunasan bagi calon jemaah yang terdampak langsung bencana.
Namun, jika hingga batas akhir kondisi ekonomi belum pulih, keberangkatan mereka berpeluang diundur ke 2027. Kuota 2026 dapat dialihkan sementara, sementara calon jemaah terdampak diprioritaskan pada musim berikutnya.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat lebih dari 300 ribu warga di Sumbagut masih mengungsi, dengan sedikitnya 158.096 rumah rusak. Pemerintah memusatkan perhatian pada pemulihan infrastruktur dan layanan dasar.
Bagi banyak calon jemaah, haji adalah puncak penantian panjang. Kini, penantian itu harus berhadapan dengan realitas bencana yang belum sepenuhnya pulih.***