EkBis

Update Bansos 2026, Gus Ipul Soroti Penggunaan Bantuan

Update bansos 2026 membahas pengawasan penggunaan bantuan, temuan 1.494.652 KPM terindikasi judol, serta aturan penyaluran berbasis DTSEN.
Update bansos 2026 membahas pengawasan penggunaan bantuan, temuan 1.494.652 KPM terindikasi judol, serta aturan penyaluran berbasis DTSEN.

Update bansos 2026 kini menyoroti penggunaan bantuan setelah pemerintah menemukan indikasi KPM memanfaatkan dana untuk judi online.

Update bansos 2026 tidak hanya berkaitan dengan penyaluran tahap III yang berlangsung bertahap.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga menyoroti pemanfaatan bantuan oleh keluarga penerima manfaat.

Ia meminta KPM menggunakan bantuan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan pemerintah.

Update Bansos 2026: KPM Diingatkan Hindari Judol

Menurut Gus Ipul, pemerintah menemukan indikasi sebagian penerima bansos menggunakan bantuan untuk judi online.

Karena itu, pemerintah terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada keluarga penerima manfaat.

Gus Ipul menegaskan bantuan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi tujuan program.

“Kami akan terus melakukan sosialisasi edukasi kepada keluarga penerima manfaat untuk benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sudah ditentukan. Jangan digunakan untuk main judol,” kata Gus Ipul.

PPATK Temukan Indikasi 1,49 Juta KPM

Yang jadi sorotan, data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat 1.494.652 KPM terindikasi judi online.

Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam pengawasan pemanfaatan bantuan sosial.

Jika pemerintah membuktikan pelanggaran tersebut, penerima dapat menghadapi sanksi.

Gus Ipul menegaskan pemerintah dapat menonaktifkan penerima yang terbukti menyalahgunakan bansos.

“Kamu tentu pada akhirnya memberikan sanksi untuk tidak akan kita salurkan, kami nonaktifkan itu,” tegas Gus Ipul.

Penyaluran Bansos Tetap Mengacu Data DTSEN

Sementara itu, penyaluran bansos tahap III 2026 berlangsung secara bertahap pada Agustus.

Tidak semua KPM menerima bantuan dengan jenis dan besaran yang sama.

Dalam praktiknya, pemerintah mempertimbangkan kriteria program, kondisi sosial ekonomi, serta pembaruan data DTSEN.

Selain itu, pemeringkatan desil membantu pemerintah melihat posisi kesejahteraan keluarga.

Desil 1 sampai 5 menjadi kelompok prioritas bansos. Sebaliknya, desil 6 sampai 10 dianggap lebih mampu.

Dengan demikian, perubahan data sosial ekonomi dapat memengaruhi status keluarga dalam pemeringkatan tersebut.