Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan ekspor satu pintu lewat DSI jadi langkah survival bangsa, Jumat (23/10/2026). Ia membeberkan kebocoran kekayaan alam Indonesia yang selama ini mengalir ke luar negeri lewat praktik manipulasi nilai ekspor.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana Negara. Ia menyoroti sebagian kekayaan Indonesia yang selama ini tak sepenuhnya kembali ke Tanah Air. Penyelundupan dan manipulasi nilai ekspor disebut jadi penyebab utama kebocoran tersebut.
Ekspor Satu Pintu DSI Dibentuk untuk Tutup Celah Kebocoran
Prabowo menjelaskan kebijakan ekspor satu pintu lahir dari keputusan yang diambilnya sejak Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei lalu. Ia melaporkan langkah itu ke MPR dan mendapat persetujuan dari seluruh fraksi.
"Kita terpaksa mengambil tindakan untuk survival kita sebagai bangsa ya. Untuk itu saya telah melaporkan pada tanggal 20 Mei yang lalu, Hari Kebangkitan Nasional, langkah kita yang saya laporkan ke MPR di mana secara vokal seluruh fraksi menyetujui adalah bahwa kita akan menerapkan ekspor satu pintu melalui DSI, yaitu suatu perusahaan BUMN ya, PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan monitor dan menyalurkan ekspor kita," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (23/10/2026).
DSI berperan memonitor sekaligus menyalurkan ekspor sumber daya alam nasional. Sistem satu pintu ini diyakini mampu menutup celah penyelundupan sekaligus manipulasi harga ekspor. Prabowo menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pertahanan negara di tengah tekanan global.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global. Negara ingin memastikan nilai tambah sumber daya alam benar-benar dirasakan rakyat.
"Dan ini kita harapkan bisa mengamankan kebocoran-kebocoran yang terjadi selama ini. Saudara-Saudara, apa yang kita lakukan ini untuk keselamatan kita," sambungnya.
Alasan Pembentukan DSI sebagai Mode Survival Bangsa
Kepala Negara menyebut pembentukan DSI bukan pilihan, melainkan keharusan. Ia menilai kekayaan alam Indonesia rawan bocor lewat celah administrasi ekspor yang longgar selama ini.
Pemerintah berharap sistem satu pintu membuat negara mengetahui secara pasti arus devisa hasil ekspor. Transparansi ini juga disebut penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional ke depan.
Program MBG Masih Hadapi Masalah Internal
Selain ekspor satu pintu, Prabowo turut membahas evaluasi Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program unggulan ini digadang mampu memperbaiki gizi masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi.
Ia mengakui pelaksanaan MBG masih menyisakan sejumlah kekurangan di lapangan. Meski begitu, program tersebut tetap wajib berjalan demi masa depan anak-anak Indonesia.
Pemerintah telah menindak pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan MBG. Sebanyak 13 orang kini berstatus tersangka, sementara 203 orang telah diperiksa Kejaksaan Agung.
Selain itu, 353 orang diberhentikan secara tidak hormat akibat pelanggaran tersebut. Inspektorat Badan Gizi Nasional turut memeriksa 2.600 orang terkait dugaan penyimpangan serupa.
"Jangan ragu-ragu ya, pecat, bersihkan sampai bersih ya. MBG ini strategis dan sangat penting untuk masa depan anak-anak kita," ujar Prabowo.
Dampak Ekspor Satu Pintu DSI bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha
Kebijakan ekspor satu pintu Danantara berpotensi mengubah tata niaga sejumlah komoditas strategis. Pelaku usaha ekspor diperkirakan perlu menyesuaikan diri dengan mekanisme baru ini.
Di sisi lain, ketegasan terhadap penyimpangan MBG turut membawa dampak bagi ribuan keluarga penerima manfaat program. Masyarakat berharap pembersihan internal tak mengganggu distribusi makanan bergizi ke anak-anak.
Pengamat menilai transparansi tata kelola ekspor dapat mendongkrak kepercayaan investor terhadap iklim usaha nasional. Namun, implementasi di lapangan tetap perlu pengawasan ketat agar tak menimbulkan hambatan baru bagi eksportir.
Prabowo menegaskan dua kebijakan ini sama-sama menyasar kepentingan jangka panjang bangsa. Pengamanan kekayaan negara dan perbaikan gizi anak dinilai saling berkaitan demi masa depan Indonesia. Pemerintah berkomitmen terus mengawal kedua program tersebut hingga tuntas.
