sinarjiwa.id – Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku penulisan ulang sejarah Indonesia dalam 10 jilid bertepatan dengan Hari Sejarah Nasional, Minggu (14/12/2025), di Jakarta. Peluncuran ini menjadi penanda dimulainya proyek besar pembaruan narasi sejarah nasional yang diklaim berbasis riset mutakhir dan perspektif Indonesia-sentris.
Lebih dari 120 penulis dan editor dari berbagai perguruan tinggi serta lembaga riset terlibat dalam penyusunan buku yang mencakup sejarah Indonesia dari masa prasejarah hingga era kontemporer. Pemerintah menyebut publikasi ini disiapkan sebagai rujukan akademik lintas sektor, bukan sebagai buku teks tunggal pendidikan.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan negara tidak mengatur isi penulisan. “Sejarah tidak boleh dogmatis. Negara tidak mengatur narasi, yang bekerja adalah para sejarawan dan akademisi,” kata Fadli saat peluncuran, Minggu (14/12/2025).
Ia menyebut peran pemerintah terbatas pada fasilitasi dan dukungan institusional agar riset sejarah dapat berkembang secara terbuka.
Nada Kritik dari Kampus
Di tengah seremoni peluncuran, kekhawatiran dari kalangan akademisi kembali muncul. Sejarawan Universitas Nasional Andi Achdian mengingatkan bahwa keterlibatan negara dalam produksi sejarah berpotensi melahirkan narasi dominan. “Sejarah resmi biasanya lahir di negara-negara otoriter,” ujarnya dalam pernyataan, Mei 2025.
Sejumlah akademisi juga menyoroti penyajian periode sensitif seperti 1965–1966 dan Mei 1998. Mereka menilai transparansi metodologi dan ruang kritik publik menjadi kunci agar sejarah tetap hidup dan manusiawi.
Pemerintah menyatakan buku sejarah ini terbuka untuk kritik dan pembaruan seiring perkembangan riset.***