sinarjiwa.id – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, menilai luka ekologis dan kemanusiaan yang meluas di Indonesia berakar pada korupsi sumber daya alam (SDA) dan sistem politik yang gagal melindungi kepentingan publik.
Dalam konferensi pers di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (19/12/2025), Busyro menyampaikan bahwa bencana tidak datang tiba-tiba. Ada rangkaian keputusan politik yang mengikis daya dukung lingkungan dan memperbesar risiko kemanusiaan.
“Bencana kemanusiaan yang kita saksikan hari ini merupakan akibat langsung dari kebijakan pembangunan yang koruptif,” ujar Busyro.
Ia menilai wilayah kaya SDA justru menjadi ruang paling rentan karena kebijakan ekstraktif terus dipaksakan, sementara keselamatan warga diabaikan.
Politik, Modal, dan Lingkaran Kerusakan
Busyro menjelaskan, desain politik yang mahal dan tertutup menciptakan ketergantungan elite pada pemodal. Ketergantungan ini, katanya, dibayar melalui izin tambang, konsesi lahan, dan proyek ekstraktif.
Praktik tersebut melahirkan konflik agraria dan penderitaan sosial yang berkepanjangan.
Negara dan Tanggung Jawab Moral
Selain mendorong revisi undang-undang politik, Busyro mengkritik lambannya penetapan status darurat kemanusiaan nasional atas bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Penetapan status nasional adalah bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional negara,” tegasnya.
Ia menilai kehadiran negara pada saat krisis menjadi ukuran utama kualitas demokrasi.***