"Kita harus mandiri dan memikirkan daerah kita sendiri," tegas Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, H. Irwan Bora, dalam rapat gabungan. DPRD kini mendorong tanggap darurat karhutla Banjar agar bantuan pusat bisa cair dan relawan tidak lagi kekurangan alat.
Rapat gabungan penanganan bencana itu digelar ketika api di Kalimantan Selatan terus meluas. BPBD Kalimantan Selatan mencatat karhutla menjangkau 26.468,61 hektare lahan dengan 40.589 titik panas sejak 1 Januari hingga 8 Oktober 2026.
Alasan DPRD Mendesak Tanggap Darurat Karhutla Banjar
Irwan Bora menyoroti lambatnya bantuan dari pemerintah pusat. Ia menilai urusan administrasi justru menyulitkan daerah yang sedang berjuang memadamkan api. "Birokrasi di tingkat provinsi dan pusat sangat berbelit-belit," kata Irwan.
Regulasi yang kaku memicu kritik. Bantuan pusat baru turun jika daerah menaikkan status menjadi tanggap darurat. Padahal kondisi di lapangan sudah sangat mendesak. "Agar bantuan dapat dicairkan, kita diminta meningkatkan status penanganan hingga menjadi tanggap darurat," ujarnya.
Dorongan itu tidak datang dari Banjar saja. Sejumlah wilayah lain di Kalimantan Selatan menyuarakan tuntutan serupa karena titik api meluas dan sarana terbatas.
Relawan Pemadam Butuh Alat dan Dana
Keterbatasan alat paling terasa di garis depan. Para relawan harus menghadapi lahan gambut yang terbakar dengan sarana terbatas. Pimpinan DPRD kemudian menyerahkan dana taktis Rp50 juta untuk operasional relawan pemadam Buser 690 Banjar.
Dana itu menjadi langkah nyata sambil menunggu keputusan status resmi. Relawan dapat memakainya untuk menopang kerja pemadaman di lapangan.
Perusahaan Diminta Ikut Memadamkan Api
DPRD juga menoleh ke dunia usaha di wilayahnya. "Perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Banjar kita minta memberikan perhatian lebih dan kontribusi yang lebih masif terhadap penanganan karhutla," tegas Irwan.
Api di Handil Bakti Jadi Alarm bagi Warga
Desakan DPRD muncul setelah api mengepung kampus UNISKA di Handil Bakti, Barito Kuala, pada 6–7 Oktober 2026. Tiga rumah di Perumahan Persada Raya 4 terbakar, dan perkuliahan pindah ke sistem daring.
Petugas gabungan, relawan, mobil water cannon kepolisian, serta helikopter water bombing BNPB turun ke lokasi. Namun, luasnya sebaran titik api membuat pemadaman membutuhkan dukungan yang lebih besar.
Bagi relawan yang berjaga di tepi lahan terbakar dan warga yang menghirup asap, status tanggap darurat berarti harapan akan bantuan yang lebih cepat. Mereka kini menunggu keputusan yang menentukan seberapa cepat api padam.
