sinarjiwa.id – Donald Trump dan Board of Peace bentukan Amerika kini berada dalam ujian terbuka setelah Hamas menegaskan tak akan membahas masa depan Gaza sebelum Israel menghentikan agresi dan mencabut blokade. Pernyataan itu langsung menempatkan inisiatif diplomasi Amerika dalam posisi moral dan politik yang tidak sederhana.
Hamas menyatakan setiap proses politik harus dimulai dengan penghentian total agresi serta jaminan hak nasional Palestina. “Setiap proses politik atau kesepakatan apa pun terkait Jalur Gaza harus dimulai dengan penghentian total agresi dan pencabutan blokade,” demikian pernyataan resminya. Bagi Hamas, tanpa prasyarat itu, pembicaraan dianggap tidak sah.
Di sisi lain, Board of Peace yang diperkenalkan Donald Trump justru bergerak dengan pendekatan berbeda. Forum tersebut menghimpun komitmen pendanaan dan dukungan stabilisasi internasional untuk rekonstruksi Gaza. Amerika menyebut lebih dari 5 miliar dolar AS telah dijanjikan untuk tahap awal.
Prasyarat Hamas dan Kerangka Amerika
Ketegangan muncul karena kerangka yang ditawarkan Amerika melalui Board of Peace tidak diawali dengan tuntutan penghentian agresi sebagai syarat formal. Israel bahkan menegaskan rekonstruksi hanya bisa berjalan setelah Gaza didemiliterisasi.
Artinya, ada dua titik berangkat yang bertolak belakang. Hamas menuntut penghentian agresi sebagai pintu masuk politik. Sementara itu, Amerika dan sekutunya mendorong stabilisasi dan demiliterisasi sebagai prasyarat keamanan.
Dalam konteks tersebut, pertanyaan mendasarnya menjadi jelas: apakah rekonstruksi bisa berjalan tanpa kesepakatan tentang akar konflik?
Tekanan Moral di Balik Rekonstruksi
Board of Peace diluncurkan dengan dukungan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Namun, mandatnya yang diperluas hingga konflik global memunculkan perdebatan. Sebagian negara mendukung sebagai jalur diplomasi tambahan. Sebagian lain khawatir dominasi Washington akan menggeser peran PBB.
Pada saat bersamaan, situasi lapangan tetap rapuh. Gencatan senjata disebut masih rawan pelanggaran. Hamas bahkan meminta Dewan Perdamaian segera menghentikan pelanggaran tersebut.
Di titik ini, inisiatif Donald Trump tidak hanya diuji secara diplomatik, tetapi juga secara moral. Rekonstruksi tanpa penghentian agresi berisiko dipersepsikan sebagai normalisasi situasi konflik. Namun, tanpa stabilisasi keamanan, skema internasional juga sulit berjalan.
Ketegangan itu kini menjadi inti pertarungan narasi antara Hamas dan Amerika. Board of Peace berdiri sebagai simbol upaya rekonstruksi, sementara syarat Hamas menegaskan bahwa perdamaian tidak bisa dilepaskan dari penghentian kekerasan dan pengakuan hak politik Palestina.