Sinar Jiwa – Jumlah perkara cerai Cilacap mencapai 1.461 kasus sepanjang Januari hingga Maret 2026, dengan mayoritas diajukan oleh pihak perempuan. Data ini menunjukkan tren yang terus berlanjut dari tahun sebelumnya, di mana cerai gugat tetap mendominasi dibanding cerai talak.
Humas sekaligus Hakim Pengadilan Agama Cilacap, Maftukhin, menyebut angka tersebut tergolong tinggi dalam periode tiga bulan pertama tahun ini. “Periode Januari sampai akhir Maret 2026 sudah ada 1.461 perkara, yang paling dominan tetap cerai gugat,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Dominasi Cerai Gugat dan Pola Pengajuan
Dalam konteks perkara cerai Cilacap, dominasi cerai gugat menjadi pola yang konsisten. Artinya, sebagian besar gugatan perceraian diajukan oleh istri terhadap suami.
Jika dibandingkan dengan tahun 2025, tren ini tidak berubah. Dari total 6.347 perkara yang masuk sepanjang tahun lalu, sebagian besar juga merupakan cerai gugat.
Perbandingan dengan Cerai Talak
Di sisi lain, jumlah cerai talak yang diajukan oleh pihak suami jauh lebih sedikit. Pada tahun 2025, cerai talak tercatat sekitar 1.500 perkara dari total lebih dari 6.000 kasus.
Sementara itu, pada awal 2026, jumlah cerai talak baru mencapai sekitar 300 perkara. Perbedaan ini menunjukkan ketimpangan signifikan dalam pola pengajuan perceraian.
Faktor Pemicu Perceraian
Beragam faktor menjadi latar belakang perkara cerai Cilacap. Permasalahan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama, terutama terkait ketidakmampuan suami memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Selain itu, konflik berkepanjangan dalam rumah tangga juga menjadi faktor dominan. Dalam praktiknya, pertengkaran yang terus berulang mempercepat keputusan untuk mengajukan perceraian.
Pengaruh Judi Online dan Pihak Ketiga
Yang menarik, faktor judi online kini mulai muncul sebagai penyebab baru dalam perkara perceraian. Hal ini menambah kompleksitas persoalan rumah tangga yang dihadapi pasangan.
Di sisi lain, kehadiran pihak ketiga juga menjadi penyebab yang cukup signifikan. Kondisi ini kerap memperburuk hubungan hingga berujung pada perceraian.
Maftukhin menilai, tren ini menunjukkan perubahan sikap perempuan dalam menghadapi konflik rumah tangga. Mereka dinilai lebih berani mengambil langkah hukum untuk mengakhiri pernikahan yang tidak berjalan baik.
Keterlibatan ASN dan Upaya Perlindungan
Perkara cerai Cilacap tidak hanya melibatkan masyarakat umum. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tercatat sebagai bagian dari kasus yang masuk setiap tahun.
Dalam satu tahun, jumlah perkara perceraian yang melibatkan ASN berkisar antara 20 hingga 30 kasus, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Untuk mengantisipasi dampak pasca perceraian, Pengadilan Agama Cilacap telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Salah satu bentuknya adalah rencana pemotongan gaji ASN untuk pemenuhan nafkah mantan istri dan anak.
“Kami sudah MoU dengan bupati terkait pemotongan gaji ASN untuk nafkah mantan istri dan anak,” kata Maftukhin.
Perkara Dispensasi Nikah Masih Tinggi
Selain perceraian, permohonan dispensasi nikah juga masih tercatat cukup tinggi. Pada tahun 2025, jumlahnya mencapai sekitar 400 perkara.
Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sempat mendekati 1.000 kasus, angka ini tetap menjadi perhatian. Permohonan dispensasi biasanya diajukan karena calon pengantin belum memenuhi batas usia sesuai aturan.
Dalam konteks sosial, kondisi ini berpotensi memunculkan dampak lanjutan seperti risiko stunting. Oleh karena itu, perkara ini masih menjadi bagian dari perhatian Pengadilan Agama Cilacap.