Sinar Jiwa – Kerusakan alun-alun Indramayu menjadi sorotan setelah aksi demonstrasi penolakan revitalisasi tambak Pantura berujung ricuh pada Kamis (2/4/2026). Sejumlah fasilitas publik rusak dan kerugian daerah ditaksir mencapai sekitar Rp 100 juta.
Peristiwa tersebut terjadi saat massa dari Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) menggelar aksi di sekitar Pendopo Bupati. Aksi yang awalnya berlangsung untuk menyampaikan aspirasi berubah menjadi perusakan saat massa membubarkan diri.
Kerusakan alun-alun Indramayu terlihat di berbagai titik. Fasilitas seperti kursi taman, pagar pembatas, tempat sampah, lampu penerangan, hingga pot tanaman ditemukan dalam kondisi rusak dan berserakan.
Rincian Fasilitas Publik yang Rusak
Kerusakan tidak hanya terjadi pada satu jenis fasilitas. Berdasarkan pantauan di lokasi, hampir seluruh elemen pendukung ruang publik terdampak.
- Kursi taman mengalami kerusakan fisik
- Pagar pembatas tampak bengkok dan roboh
- Tempat sampah rusak dan berpindah dari posisi semula
- Lampu penerangan mengalami kerusakan
- Pot tanaman pecah dan berserakan
Tak hanya itu, landmark daerah juga terdampak. Tugu 0 Kilometer Indramayu mengalami kerusakan hingga hanya menyisakan sebagian huruf dari tulisan yang ada.
Kerusakan tersebut terjadi di area yang sebelumnya telah ditata ulang oleh pemerintah daerah. Kawasan ini juga dikenal sebagai lokasi car free night (CFN) yang rutin dipadati warga saat akhir pekan.
Estimasi Kerugian dan Dampak Anggaran
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyampaikan bahwa kerugian akibat perusakan fasilitas publik ditaksir mencapai Rp 100 juta berdasarkan pendataan sementara.
“Kami sangat menyayangkan perusakan fasilitas umum oleh oknum pendemo, karena fasilitas yang dirusak itu dibangun menggunakan uang rakyat,” ujarnya.
Kerusakan ini berdampak langsung pada anggaran daerah. Fasilitas yang baru saja diperbaiki kini berpotensi kembali membutuhkan biaya pemulihan.
Dalam praktiknya, kondisi ini menambah beban pengeluaran daerah. Apalagi, penataan kawasan alun-alun sebelumnya dilakukan untuk meningkatkan fungsi ruang publik dan estetika kota.
Risiko Penggunaan Ulang Anggaran Daerah
Pemerintah daerah menyoroti kemungkinan penggunaan kembali anggaran untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Hal ini dinilai berisiko mengulang pengeluaran yang seharusnya bisa dialokasikan ke kebutuhan lain.
Lucky Hakim menegaskan bahwa pihaknya memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
“Kami memberikan kesempatan kepada siapapun pelaku untuk segera mengganti, karena jangan sampai uang rakyat lagi yang digunakan,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mempertimbangkan koordinasi dengan aparat kepolisian terkait langkah lanjutan atas perusakan tersebut.
Kerusakan alun-alun Indramayu menjadi gambaran dampak langsung dari aksi yang berujung anarkis. Fasilitas publik yang semula digunakan masyarakat kini mengalami gangguan fungsi akibat kerusakan yang terjadi.