Pembangunan ulang JPO Tendean mulai disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah jembatan rusak akibat tertabrak truk. Kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp5 miliar hingga Rp6 miliar dengan sejumlah skema pendanaan yang tengah dikaji.
Pembangunan ulang JPO Tendean menjadi prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah fasilitas penyeberangan tersebut mengalami kerusakan berat akibat tertabrak truk pengangkut alat borepile. Saat ini, pemerintah daerah mulai menyiapkan sumber pembiayaan agar proses pembangunan dapat segera dimulai.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan salah satu skema yang dipertimbangkan berasal dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Nilai anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kembali jembatan penyeberangan tersebut diperkirakan berkisar antara Rp5 miliar hingga Rp6 miliar.
Pemprov DKI Siapkan Skema Pendanaan dan Proses Ganti Rugi
“JPO-nya mau dibangun lagi, akan dicarikan pembiayaan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kabar untuk pembangunan JPO mungkin dari KLB sekitar Rp5 sampai Rp6 miliar,” ujar Heru.
Selain menyiapkan anggaran pembangunan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memastikan proses pertanggungjawaban terhadap perusahaan pemilik truk tetap berjalan. Pemerintah menyerahkan penanganan perkara kepada kepolisian sambil menunggu penyelesaian terkait ganti rugi atas kerusakan fasilitas publik tersebut.
Secara faktual, JPO Tendean mengalami kerusakan setelah tertabrak truk pengangkut alat borepile pada Selasa, 14 Juli 2026. Insiden tersebut mengganggu akses penyeberangan masyarakat sehingga pemerintah berupaya mempercepat pembangunan kembali fasilitas tersebut.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan pembangunan belum dapat langsung dilaksanakan karena anggaran belum tersedia. Karena itu, pemerintah tengah menelusuri sejumlah alternatif pembiayaan agar proyek dapat segera direalisasikan.
Menurut Pramono, selain memanfaatkan APBD Perubahan, pemerintah juga mempertimbangkan pendanaan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), skema KLB, maupun kerja sama dengan strategic partner.
Lebih jauh, Pemprov DKI berharap proses penentuan sumber anggaran dapat segera rampung. Dengan demikian, pembangunan ulang JPO Tendean bisa berjalan sesuai rencana sekaligus mengembalikan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat menggunakan fasilitas penyeberangan di kawasan tersebut.