Penerima MBG akan diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Badan Gizi Nasional kini melakukan penataan penerima manfaat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, wilayah, dan aspek psikologis siswa.
Penerima MBG menjadi fokus evaluasi pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar program Makan Bergizi Gratis diberikan lebih tepat sasaran. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan prioritas akan diberikan kepada masyarakat dari kelompok desil bawah dan daerah yang masih tertinggal.
Menurut Agustina, penerima yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria dapat dikeluarkan dari program. Sebaliknya, masyarakat yang berada di wilayah dengan angka stunting tinggi dan kondisi ekonomi lebih rentan akan menjadi prioritas dalam penyaluran manfaat.
“Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silahkan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silahkan diberikan,” kata Agustina di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7).
Saat ini, pemerintah memusatkan perhatian pada penataan data penerima manfaat. Proses tersebut akan menjadi agenda utama selama sekitar satu bulan ke depan melalui kajian yang lebih mendalam.
BGN Pertimbangkan Kondisi Sekolah dan Psikologis Siswa
Agustina menjelaskan evaluasi tidak hanya mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima. Pemerintah juga mengkaji dinamika yang terjadi di sekolah, terutama apabila siswa berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda dalam satu kelas.
Menurutnya, terdapat kondisi ketika sebagian siswa berasal dari kelompok desil bawah, sementara siswa lainnya berasal dari kelompok ekonomi menengah. Situasi seperti itu menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan dampak psikologis apabila hanya sebagian siswa yang menerima program MBG.
Karena itu, pemerintah memasukkan aspek psikologis sebagai salah satu pertimbangan sebelum menetapkan kebijakan. Selain kondisi ekonomi, pemerataan di lingkungan sekolah juga menjadi bagian dari pembahasan dalam proses evaluasi.
Agustina menegaskan Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut jutaan penerima manfaat harus disusun secara matang agar pelaksanaannya berjalan tepat sasaran.
Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan skema penyaluran MBG yang lebih efektif dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan serta kondisi di lapangan.