Sinar Jiwa – Kasus baru Samin Tan kembali mencuat setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pertambangan, memunculkan perbedaan mendasar dibanding perkara suap yang pernah menjeratnya sebelumnya.
Perbedaan ini terlihat dari jenis perkara, objek yang diselidiki, hingga posisi hukum yang dihadapi.
Pada kasus sebelumnya, Samin Tan berhadapan dengan perkara dugaan suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sementara dalam kasus baru, ia dikaitkan dengan pengelolaan pertambangan melalui PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).
Perbedaan Jenis Perkara
Kasus lama berfokus pada dugaan suap kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih.
Dalam perkara tersebut, Samin Tan diduga memberikan suap sebesar Rp 5 miliar.
Namun, dalam putusan pengadilan, ia dinyatakan tidak terbukti melakukan suap.
“Hakim menyatakan Samin Tan tidak terbukti memberikan suap dan dianggap sebagai korban pemerasan,”
Sebaliknya, kasus baru berfokus pada dugaan korupsi dalam pengelolaan pertambangan.
Perkara ini berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan setelah izin dicabut.
Objek yang Diselidiki
Dalam kasus suap, objek yang diselidiki adalah aliran dana dan hubungan antara pemberi dan penerima.
Sementara itu, dalam kasus baru, objeknya adalah aktivitas pertambangan dan penjualan batu bara.
Penyidik menelusuri kegiatan produksi, distribusi, serta penggunaan dokumen perizinan.
Perbedaan objek ini menunjukkan perubahan fokus penyidikan.
Perbedaan Status Hukum
Perkara sebelumnya berakhir dengan putusan bebas pada 2021.
Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada 2022.
Dengan demikian, status hukum Samin Tan pada saat itu adalah bebas secara hukum.
Namun dalam kasus baru, statusnya kembali berubah menjadi tersangka.
Ia juga langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung selama 20 hari di Rutan Salemba.
“H Tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan,”
Tahap Penanganan Perkara
Kasus suap telah melalui seluruh tahapan hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
Sebaliknya, kasus baru masih berada pada tahap penyidikan.
Proses ini melibatkan pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti.
Dengan kata lain, posisi hukum saat ini masih dalam proses pembuktian.
Perbedaan Lembaga Penanganan
Perkara suap ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sementara itu, kasus baru ditangani oleh Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Perbedaan lembaga ini berpengaruh pada pendekatan penyidikan.
Dalam praktiknya, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di berbagai wilayah.
Penggeledahan dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
“HPenggeledahan masih berlangsung terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,”
Konteks Aktivitas yang Diselidiki
Kasus baru berkaitan dengan dugaan aktivitas tambang yang tetap berjalan meski izin dicabut sejak 2017.
PT AKT disebut masih melakukan penambangan dan penjualan hingga 2025.
Selain itu, terdapat dugaan penggunaan dokumen perizinan yang tidak sah.
Dalam konteks ini, penyidikan tidak hanya menyoroti individu.
Tetapi juga aktivitas perusahaan dan jaringan yang terlibat.