B50 menjadi pijakan baru agenda energi pemerintah setelah Indonesia menghentikan impor solar sejak Juli 2026. Kini, Prabowo mendorong riset lanjutan menuju campuran biodiesel B60.
B50 menjadi pijakan baru dalam agenda swasembada energi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perkembangan tersebut saat Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Prabowo menyebut Indonesia sudah tidak mengimpor solar sejak 1 Juli 2026. Kebijakan itu sekaligus mengurangi kebutuhan devisa untuk pembelian bahan bakar dari luar negeri.
Nilai penghematan yang disebut Prabowo mencapai Rp170 triliun atau sekitar US$9,5 miliar. Pemerintah kini melihat biodiesel sebagai bagian penting strategi energi domestik.
B50 Jadi Dasar Pengembangan Biodiesel Nasional
Dalam praktiknya, B50 mencampurkan 50 persen FAME berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar. Skema tersebut meningkatkan kadar campuran dari kebijakan sebelumnya, yaitu B40.
Yang menarik, pemerintah tidak hanya mengejar pengurangan impor. Peningkatan penggunaan bahan baku sawit juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri.
Pemerintah memproyeksikan konsumsi CPO meningkat melalui program tersebut. Dampaknya, nilai tambah industri sawit diperkirakan mencapai Rp23,49 triliun.
Target B60 Mulai Didorong Prabowo
Namun, Prabowo menilai pengembangan biodiesel tidak seharusnya berhenti pada B50. Ia meminta ilmuwan dan pelaku industri melanjutkan penelitian untuk meningkatkan kadar campuran.
“Teruskan, jangan berhenti di B50. Kalau bisa B60,” ujar Prabowo ketika meluncurkan B50 pada 9 Juli 2026.
Selanjutnya, pemerintah juga mencatat target tenaga kerja dari program tersebut. B50 diproyeksikan menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja pada 2026.
Di sisi lingkungan, pemerintah memperkirakan program itu menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO2.
Secara faktual, kebutuhan solar Indonesia masih berada pada kisaran 38 juta hingga 40 juta kiloliter setiap tahun. Sebelum B50 berlaku, impor solar mencapai sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter per tahun.
Karena itu, penghentian impor menjadi indikator utama yang dipakai pemerintah untuk menggambarkan kemajuan swasembada energi.
Sementara itu, agenda tersebut masih berkaitan dengan penguatan sumber energi domestik. Pemerintah menempatkan kelapa sawit sebagai bahan baku utama untuk memenuhi kebutuhan biodiesel nasional.
Dalam konteks tersebut, arah kebijakan berikutnya bergantung pada pengembangan teknologi dan riset campuran biodiesel yang lebih tinggi. Prabowo telah menyebut B60 sebagai target lanjutan setelah B50.