sinarjiwa.id — Di balik angka-angka statistik yang dingin, tersimpan kekhawatiran mendalam mengenai kemampuan bangsa ini membiayai masa depannya sendiri akibat jeratan bunga utang yang terus mendaki.
Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings baru saja memberikan sinyal peringatan bahwa peringkat kredit Indonesia terancam turun dalam waktu dekat. Hal ini dipicu oleh beban pembayaran bunga utang yang diprediksi melampaui ambang batas 15% dari total pendapatan pemerintah, sebuah angka yang mencerminkan rapuhnya ketahanan fiskal kita saat ini.
“Jika tetap di atas ambang batas secara berkelanjutan, hal itu dapat memicu pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat kredit Indonesia,” ungkap Rain Yin, analis kedaulatan S&P Global Ratings pada Jumat (27/2/2026).
Antara Perut Rakyat dan Beban Negara
Anggaran raksasa senilai Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan tajam. Di satu sisi, niat membantu rakyat sangatlah mulia, namun di sisi lain, kebijakan ini menjadi “biang kerok” bagi defisit anggaran yang kini merangkak ke level 2,9%—hampir menyentuh batas legal 3%.
Kekhawatiran kian nyata karena pada Januari saja, defisit APBN sudah mencapai Rp 54 triliun. Ada ketakutan kolektif bahwa pemerintah akan kehabisan dana (running out of money) pada bulan Juli mendatang, sebuah situasi yang bisa memicu gejolak sosial serupa tragedi 1998 jika rupiah terjun bebas ke angka Rp 20.000 per dolar AS.
Luka di Pasar Modal
Sentimen negatif ini langsung merembet ke bursa saham pada Jumat (27/2/2026). IHSG sempat “kebakaran” dan terjun bebas ke level 8.168,86 di awal perdagangan, mencerminkan kecemasan investor atas risiko negara yang meningkat. Meski akhirnya ditutup menguat tipis di level 8.235, volatilitas ini adalah jeritan pasar yang tak bisa diabaikan.
Peringatan dari S&P dan Moody’s bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa pengelolaan ekonomi yang tidak hati-hati akan membebani anak cucu kita dengan kupon utang yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kebijakan fiskal harus segera dikoreksi sebelum harapan akan kesejahteraan pupus ditelan utang. ***