sinarjiwa.id – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan para petani untuk segera mengubah pola tanam guna menghadapi ancaman kekeringan ekstrem. Fenomena El Nino yang diprediksi muncul pada pertengahan tahun ini memicu musim kemarau 2026 datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Kondisi tersebut memaksa sektor pertanian untuk beradaptasi cepat demi menghindari kegagalan panen yang bisa memukul ekonomi keluarga tani.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menekankan bahwa petani harus mulai memilih varietas tanaman yang lebih hemat air. Penggunaan benih yang tahan terhadap cuaca panas dan memiliki siklus panen lebih singkat menjadi solusi krusial di lapangan. Hal ini dilakukan karena ketersediaan air irigasi diprediksi akan menurun drastis seiring dengan sifat musim kemarau yang berada di bawah normal atau lebih kering dari biasanya.
Adaptasi Jadwal Tanam Menghadapi El Nino
Langkah mitigasi di sektor pangan tidak bisa ditunda mengingat 325 Zona Musim (ZOM) akan mengalami awal kemarau yang lebih maju. Faisal menegaskan bahwa penyesuaian jadwal tanam harus dilakukan dengan perhitungan matang terhadap ketersediaan air bersih. Perubahan pola pikir dalam bertani menjadi kunci utama agar produktivitas tetap terjaga meskipun alam sedang tidak bersahabat.
“Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan sektor sumber daya air melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi,” ujar Faisal. Pemerintah berharap manajemen air yang ketat dapat menjamin kebutuhan domestik sekaligus menyelamatkan lahan pertanian yang rawan kekeringan. Petani di wilayah pesisir utara Jawa, NTB, dan NTT diminta menjadi yang paling siaga karena akan memasuki masa kering mulai April 2026.
Risiko Panjang Masa Kering bagi Ketahanan Pangan
Data BMKG menunjukkan bahwa durasi musim kemarau di 57,2 persen wilayah Indonesia akan terjadi lebih lama dari kondisi normalnya. Imbasnya, masa tanam kedua atau ketiga terancam kehilangan pasokan air jika masih mengandalkan tanaman padi konvensional yang boros air. Puncak kekeringan yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 mencakup 61,4 persen wilayah, sebuah angka yang cukup mengkhawatirkan bagi stabilitas pangan nasional.
Di sisi lain, anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, meminta pemerintah tidak membiarkan petani berjuang sendiri dalam menghadapi krisis ini. Ia mendorong percepatan pembangunan sumur resapan dan optimalisasi embung di kawasan lahan pertanian. Koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah diperlukan agar informasi iklim dari BMKG bisa diterjemahkan menjadi bantuan teknis yang nyata bagi para petani di pelosok nusantara.