pembenahan MBGPembenahan MBG berlanjut melalui integrasi data Dapodik dan sistem MBG, sekaligus penguatan pengawasan setelah ditemukan ketidaksesuaian.

Pembenahan MBG memasuki tahap lanjutan setelah Badan Gizi Nasional menemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat. Integrasi sistem dan penguatan pengawasan menjadi fokus utama organisasi.

Pembenahan MBG kini berlanjut pada perbaikan sistem pengelolaan data dan pengawasan program. Setelah memperkuat struktur organisasi dengan pejabat baru, Badan Gizi Nasional mulai memfokuskan langkah pada validasi data penerima manfaat serta integrasi sistem yang dinilai masih belum optimal.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan evaluasi di lapangan menemukan sejumlah ketidaksesuaian. Salah satu temuan menunjukkan satu sekolah menerima layanan dari dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berbeda.

Integrasi Data MBG Jadi Prioritas Setelah Temuan di Lapangan

Menurut Agustina, temuan tersebut muncul setelah data operasional dibandingkan dengan data pokok pendidikan (Dapodik). Proses pencocokan masih terus berlangsung untuk memastikan seluruh penerima manfaat sesuai dengan data yang valid.

“Kami menemukan ada satu sekolah yang ternyata dilayani oleh dua SPPG berbeda. Ketika data tersebut disandingkan dengan data dapodik, kami menemukan adanya ketidaksesuaian yang saat ini masih terus kami telusuri,” katanya.

Selain melakukan validasi, BGN juga menyiapkan integrasi antara sistem MBG dan Dapodik. Langkah tersebut diharapkan memungkinkan pemantauan jumlah penerima manfaat, distribusi layanan, serta pelaksanaan program secara real time.

Di sisi lain, data yang akurat dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus ketepatan perencanaan anggaran. Karena itu, proses pembersihan data menjadi salah satu agenda utama dalam evaluasi program.

Selanjutnya, fungsi pengawasan juga diperkuat melalui Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan yang kini dijabat Ketut Sumedana. Pengalaman di bidang penegakan hukum diharapkan mendukung monitoring, evaluasi, kepatuhan regulasi, serta pelaksanaan standar operasional MBG di berbagai daerah.

Dengan pembaruan sistem dan penguatan pengawasan, BGN menargetkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis memiliki data yang lebih terintegrasi sehingga proses pemantauan dapat berlangsung secara lebih akurat.