Penataan ulang program MBG menjadi fokus Badan Gizi Nasional setelah muncul moratorium dapur MBG. BGN memastikan penghentian sementara hanya berlangsung selama proses evaluasi terhadap ribuan SPPG.
Penataan ulang program MBG kini menjadi langkah utama Badan Gizi Nasional (BGN). Di tengah moratorium dapur MBG, lembaga tersebut memastikan kebijakan itu hanya bersifat sementara dan bukan penghentian permanen.
Wakil Kepala BGN Trenggono menyampaikan pihaknya memahami keluhan para mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Namun, menurutnya, BGN membutuhkan waktu untuk menyusun kembali tata kelola program secara menyeluruh.
BGN Fokus Evaluasi Ribuan SPPG Sebelum Melanjutkan Kerja Sama
Menurut Trenggono, evaluasi dilakukan terhadap sekitar 27 ribu SPPG yang telah terbentuk. Proses tersebut mencakup pemeriksaan kesiapan operasional serta penataan kembali pelaksanaan program MBG.
“Penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi hanya penghentian sementara,” kata Trenggono usai rapat bersama Komisi IX DPR.
Selanjutnya, BGN meminta seluruh mitra memberikan waktu agar proses evaluasi dapat berjalan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, pemeriksaan tidak hanya menyasar wilayah umum, tetapi juga mencakup dapur yang berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar.
Pada saat yang sama, dorongan dari Komisi IX DPR terus menguat agar hasil evaluasi segera menghasilkan kepastian bagi mitra yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun pembangunan.
Selain itu, DPR meminta BGN segera menetapkan klasifikasi dapur yang dapat langsung melanjutkan kerja sama setelah proses penataan selesai.
Yang patut dicermati, banyak mitra telah mengeluarkan investasi untuk membangun dapur MBG. Karena itu, kepastian hasil evaluasi dinilai penting agar pembangunan yang telah rampung dapat segera dimanfaatkan.
BGN menegaskan seluruh proses dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sehingga layanan yang telah dibangun dapat berjalan sesuai ketentuan setelah penataan selesai.