Sinar Jiwa – Ratusan mahasiswa menggelar demo mahasiswa Semarang dengan mendatangi Markas Kodim 0733 Semarang, Kamis (9/4) sore. Aksi ini langsung mengarah pada tekanan politik terbuka terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar mundur dari jabatannya.
Massa mulai berkumpul sekitar pukul 15.15 WIB di depan Kantor Pos Johar sebelum bergerak menuju Makodim di Jalan Pemuda. Setibanya di lokasi, orasi politik langsung mengemuka dengan tuntutan yang tegas dan berulang.
“Turunkan Prabowo-Gibran,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Seruan tersebut menjadi titik tekan utama aksi. Dalam praktiknya, mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik kebijakan, tetapi juga mempertanyakan legitimasi kepemimpinan nasional di ruang publik terbuka.
Tekanan Terbuka ke Pusat Kekuasaan
Aksi ini menunjukkan pergeseran arah gerakan mahasiswa yang tidak lagi sebatas kritik sektoral. Pada titik ini, tuntutan diarahkan langsung ke pucuk kekuasaan nasional.
Selain desakan mundur, mahasiswa juga meminta Mahkamah Konstitusi mengabulkan perkara Nomor 157/PUU-XXIII/2025. Tuntutan ini berkaitan dengan posisi militer di ranah sipil yang dinilai perlu ditata ulang.
Di sisi lain, massa juga menyuarakan berbagai tuntutan lanjutan. Mulai dari pencopotan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga penghentian represi militer terhadap sipil.
“Kembalikan TNI ke barak,” ujar massa secara serentak.
Yang jadi sorotan, tekanan ini tidak berdiri sendiri. Mahasiswa mengaitkannya dengan berbagai isu nasional yang dinilai memiliki dampak luas terhadap sistem pemerintahan.
Isu Nasional Ditarik ke Aksi Jalanan
Dalam konteks tersebut, mahasiswa mengangkat sejumlah program pemerintah yang dianggap perlu dievaluasi. Salah satu orator, Septia Linasari dari Universitas Negeri Semarang, menyoroti potensi persoalan sistemik dalam kebijakan yang berjalan.
Ia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan evaluasi menyeluruh. Kesalahan di tingkat operasional, menurutnya, dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar jika tidak segera diperbaiki.
Tak hanya itu, program Koperasi Merah Putih juga ikut disorot. Septia menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang dari sisi manfaat dan efisiensi anggaran.
“Skala prioritas harus jelas. Jangan sampai kebijakan yang ada justru menimbulkan masalah baru yang bersifat sistemik,” ujarnya.
Dalam sudut pandang ini, kritik terhadap kebijakan menjadi pintu masuk untuk memperkuat tekanan politik yang lebih luas.
Aksi Awal dan Sinyal Eskalasi
Mahasiswa menegaskan bahwa demonstrasi ini bukan langkah akhir. Sebaliknya, aksi ini disebut sebagai tahap awal dalam upaya menekan pemerintah.
Septia menyebut bahwa langkah lanjutan telah disiapkan jika tuntutan tidak direspons. Salah satunya melalui jalur hukum, termasuk pengajuan judicial review.
“Aksi ini adalah gertakan awal. Jika tidak direspons, kami akan melanjutkan dengan langkah hukum atau upaya lain,” katanya.
Secara faktual, pernyataan tersebut menandai kemungkinan eskalasi gerakan dari jalanan ke ranah hukum. Artinya, tekanan terhadap kepemimpinan nasional tidak hanya akan berlangsung di ruang publik, tetapi juga berpotensi masuk ke mekanisme institusional.