Moratorium dapur MBG menjadi sorotan setelah Komisi IX DPR RI meminta Badan Gizi Nasional segera memberi kepastian terhadap ribuan dapur yang telah dibangun, terutama yang telah memenuhi persyaratan kerja sama dan berada di wilayah 3T.
Moratorium dapur MBG mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak terlalu lama menghentikan pembangunan dapur baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Yahya, kebijakan moratorium perlu disertai batas waktu yang jelas. Selain itu, BGN perlu segera mengevaluasi seluruh dapur yang telah memperoleh persetujuan agar mitra memperoleh kepastian.
DPR Minta Dapur MBG yang Memenuhi Syarat Segera Diprioritaskan
Yahya menjelaskan Komisi IX telah menggelar rapat dengar pendapat umum bersama berbagai asosiasi dan konsorsium mitra MBG. Dalam forum tersebut, para mitra meminta perlakuan yang adil karena telah memperoleh persetujuan resmi dari BGN.
“Kerjasama mereka sah secara kelembagaan dengan BGN, bukan kerjasama dengan perorangan,” kata Yahya.
Selain itu, banyak mitra telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur MBG. Bahkan, sebagian harus mengajukan pinjaman ke bank hingga menjual aset demi memenuhi kebutuhan pembangunan.
Karena itu, Yahya menilai investasi tersebut harus menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi. Ia meminta dapur yang telah memiliki SPPI maupun virtual account mendapat prioritas untuk melanjutkan kerja sama.
Di sisi lain, dapur yang telah selesai dibangun juga dinilai layak memperoleh kepastian lebih dahulu dibanding pembangunan baru.
Yang menjadi sorotan berikutnya ialah pembangunan dapur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan informasi yang diterimanya, sekitar 2.000 dapur di wilayah tersebut telah selesai dibangun, tetapi belum dapat beroperasi akibat moratorium.
“Yang perlu mendapat prioritas untuk dilanjutkan adalah pembangunan dapur di daerah 3T,” ujar Yahya.
Ia menegaskan program MBG menggunakan dana yang berasal dari masyarakat sehingga setiap bentuk kerja sama resmi perlu memperoleh kepastian hukum dan kepastian operasional dari BGN.