Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada Kamis (1/10) dengan mengganti 17 menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih. Perombakan ini menyentuh pos strategis seperti Menteri Luar Negeri, Menko PMK, hingga Kapolri.
Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri negara. Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 105/P/2026 mengatur pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan serta Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Daftar Posisi yang Terdampak Reshuffle Kabinet
Total ada 17 menteri dan pejabat yang diganti dalam perombakan ini. Di antaranya menteri luar negeri, menteri ESDM, menteri politik dan keamanan, ketua Ombudsman RI, serta Kapolri dan Wakapolri.
Salah satu pergantian yang paling mencolok terjadi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sugiono kini menjabat sebagai Menko PMK menggantikan Pratikno. Kursi menteri luar negeri yang ditinggalkan Sugiono diisi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir.
Pergantian Kapolri dan Wakapolri
Di lingkungan kepolisian, Presiden Prabowo resmi melantik Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Ia menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya mengemban jabatan tersebut. Dasar pelantikannya adalah Keputusan Presiden Nomor 96 dan 97/TK/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri serta Wakapolri.
Menurut laporan media asing, Suyudi sebelumnya menjabat sebagai kepala Badan Narkotika Nasional, sementara Listyo ditunjuk sebagai kepala kantor staf kepresidenan.
Reaksi Awal Para Pejabat Baru dan Lama
Sugiono menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pendahulunya setelah dilantik. “Tentu saja setelah ini saya akan berkoordinasi dengan Pak Pratik untuk mendalami apa yang menjadi pekerjaan rumah di Kementerian Koordinator PMK,” kata Sugiono di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/10).
Sementara itu, Pratikno menyampaikan terima kasih kepada Prabowo karena telah dipercaya menjadi Menko PMK selama sekitar dua tahun. Ia menyebut hal itu sebagai kehormatan karena bidang pembangunan manusia memang menjadi keahliannya.
Pratikno juga mengungkapkan bahwa ia telah membahas sejumlah agenda dengan Sugiono, mulai dari rekonstruksi pascabencana di berbagai daerah hingga program pendidikan gratis yang diperintahkan Presiden. Agenda lain mencakup inovasi pendidikan seperti sekolah unggul garuda dan sekolah nasional terintegrasi.
Dukungan dari Partai Politik
Pergantian Kapolri turut mendapat tanggapan dari DPP PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai penunjukan Kapolri baru harus dimaknai sebagai upaya menjadikan Polri lebih profesional, netral, dan berintegritas.
“Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan,” kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (1/10).
Secara keseluruhan, reshuffle kabinet pada Kamis (1/10) menjadi perombakan besar yang mengubah wajah pemerintahan, dari kementerian koordinator hingga pucuk pimpinan Polri. Publik kini menanti bagaimana para pejabat baru menjalankan mandat tersebut dalam waktu dekat.