sinarjiwa.id – Dinasti Kim kembali berlanjut setelah Kim Jong-un terpilih lagi memimpin Korea Utara, memperlihatkan kesinambungan kekuasaan yang telah berlangsung lintas generasi dalam sistem politik negara tersebut.
Pemilu parlemen terbaru menghasilkan kemenangan hampir total bagi kandidat yang didukung pemerintah. Tak lama setelah itu, Majelis Rakyat Tertinggi kembali menetapkan Kim sebagai Presiden Komisi Urusan Negara.
Penetapan ini menandai kelanjutan kepemimpinan Kim yang telah berlangsung sejak 2011, ketika ia menggantikan ayahnya, Kim Jong-il.
Transisi Kekuasaan dalam Keluarga Kim
Perpindahan kekuasaan di Korea Utara berlangsung dalam lingkaran keluarga Kim. Sejak era Kim Il-sung, kepemimpinan negara diwariskan kepada keturunannya.
Kim Jong-il melanjutkan kepemimpinan setelah pendiri negara tersebut. Kemudian, Kim Jong-un mengambil alih posisi setelah ayahnya meninggal.
Dengan demikian, pergantian pemimpin tidak terjadi melalui kompetisi terbuka, melainkan melalui garis keturunan.
Awal Kepemimpinan Kim Jong-un
Kim Jong-un mulai memimpin pada 2011. Pada saat itu, ia menjadi figur sentral dalam pemerintahan dan militer.
Seiring waktu, posisinya semakin kuat melalui berbagai kebijakan dan perubahan dalam struktur negara.
Dalam praktiknya, peran Kim tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pusat pengambilan keputusan.
Penguatan Kekuasaan dari Waktu ke Waktu
Perubahan konstitusi pada 2019 menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat posisi Kim. Ia secara resmi ditetapkan sebagai kepala negara.
Laporan resmi menyebut otoritasnya bersifat “monolitik”, yang berarti terpusat dan mencakup berbagai aspek pemerintahan.
Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya diwariskan, tetapi juga diperkuat melalui aturan formal.
Keterlibatan Lembaga Negara
Majelis Rakyat Tertinggi berperan dalam mengesahkan posisi kepemimpinan. Namun, arah kebijakan tetap berada dalam kendali pusat kekuasaan.
Komisi Urusan Negara menjadi lembaga utama yang dipimpin langsung oleh Kim Jong-un.
Dalam konteks ini, lembaga negara berfungsi mendukung kesinambungan kekuasaan yang telah terbentuk.
Polanya dalam Pemilu
Pemilu parlemen menjadi bagian dari proses formal dalam sistem politik Korea Utara. Hasilnya selalu menunjukkan dukungan hampir penuh terhadap kandidat pemerintah.
Angka 99,93 persen suara mencerminkan pola yang konsisten dalam setiap pemilu. Tidak ada perubahan signifikan dalam distribusi kekuasaan.
Dengan kata lain, pemilu berjalan dalam kerangka yang menjaga stabilitas struktur yang sudah ada.
Dalam gambaran ini, dinasti Kim tidak hanya bertahan, tetapi juga terus diperkuat melalui mekanisme politik dan kelembagaan.