sinarjiwa.id — Sebuah sejarah baru telah tertulis di gedung parlemen saat Dr. Friderica Widyasari Dewi, S.E., M.B.A., resmi disahkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 pada Kamis (12/3).
Penetapan dalam rapat paripurna DPR RI ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan simbol kebangkitan setelah badai krisis melanda pasar modal kita pada awal tahun. Sosok yang akrab disapa Kiki ini menjadi perempuan pertama yang memegang kendali tertinggi Otoritas Jasa Keuangan sejak lembaga ini berdiri.
Memulihkan Luka Kepercayaan di Pasar Modal
Langkah besar ini diambil di tengah situasi sulit setelah indeks saham sempat anjlok tajam hingga 8 persen pada akhir Januari lalu. Guncangan tersebut meninggalkan luka mendalam bagi para investor, terutama dipicu oleh peringatan keras dari MSCI terkait kejujuran data kepemilikan saham publik.
Pemerintah merasakan kegelisahan yang sama, memandang masalah ini sebagai pertaruhan harga diri bangsa di mata dunia internasional. Presiden Prabowo Subianto sendiri menunjukkan perhatian yang sangat mendalam terhadap situasi yang mengancam reputasi ekonomi Indonesia tersebut.
Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan getaran emosi tersebut di Bursa Efek Indonesia pada 11 Februari 2026. “Presiden Prabowo sangat marah. Beliau marah dengan apa yang terjadi minggu lalu, terutama dengan kehormatan negara kita yang dipertaruhkan,” tutur Hashim dengan nada tegas.
Sentuhan Empati dalam Ketegasan Regulasi
DPR RI meyakini bahwa jajaran baru OJK ini memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat untuk membawa perubahan fundamental bagi nasabah dan masyarakat luas. Fokus utama kini tertuju pada perlindungan konsumen dan pengembalian transparansi total sebelum tenggat waktu kritis dari MSCI pada Mei 2026 mendatang.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pilihan ini dalam keterangannya di Gedung DPR RI pada Rabu (11/3). “Hari ini Komisi XI telah memutuskan hasil fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031. Pilihan-pilihan itu berdasarkan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi yang mereka miliki,” jelasnya.
Kini, tugas berat menanti untuk memastikan bahwa setiap investasi rakyat terlindungi dan setiap data yang tersaji adalah sebuah kejujuran. Melalui kepemimpinan Friderica, diharapkan OJK tidak hanya menjadi pengawas yang kaku, tetapi juga pelindung yang memiliki hati bagi kemajuan ekonomi seluruh rakyat Indonesia. ***