Sinar Jiwa – Dorongan agar kritik Jusuf Kalla disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto disuarakan oleh Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay. Ia menilai jalur komunikasi langsung lebih efektif untuk memastikan masukan dari tokoh bangsa dapat segera ditindaklanjuti pemerintah.
Menurut Saleh, pola komunikasi terbuka sebenarnya sudah dibangun oleh Prabowo sejak awal masa pemerintahannya. Ia menyebut, berbagai tokoh dari beragam latar belakang kerap diundang ke Istana untuk berdiskusi langsung mengenai arah pembangunan nasional.
Efektivitas Jalur Langsung di Lingkar Kekuasaan
Saleh menekankan bahwa penyampaian kritik Jusuf Kalla akan lebih tepat jika dilakukan secara langsung kepada Presiden. Dalam pandangannya, posisi dan pengalaman JK sebagai mantan wakil presiden memberi bobot tersendiri terhadap setiap masukan yang disampaikan.
“Apa pun saran, masukan, dan bahkan kritik yang ingin disampaikan akan lebih pas untuk diutarakan di hadapan orangnya,” ujar Saleh dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2026).
Ia menambahkan, komunikasi langsung membuka ruang dialog yang lebih utuh. Di sisi lain, hal ini juga memungkinkan pemerintah memahami konteks kritik secara menyeluruh, bukan sekadar potongan pernyataan di ruang publik.
Dalam praktiknya, Saleh melihat Prabowo justru aktif membuka ruang tersebut. Pertemuan dengan birokrat, akademisi, hingga jurnalis kerap dilakukan dan sebagian bahkan dapat diakses publik melalui siaran televisi.
Forum Istana sebagai Ruang Diskusi Terbuka
Menurut Saleh, forum yang digelar di Istana bukan sekadar seremonial. Diskusi berlangsung dengan pertukaran gagasan yang dinamis, termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menilai keterbukaan ini menunjukkan sikap Prabowo yang ingin merangkul berbagai pandangan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menjadi alasan mengapa tokoh seperti JK dinilai relevan untuk terlibat langsung.
Posisi Jusuf Kalla dalam Lanskap Kritik Nasional
Di sisi lain, Saleh menyoroti posisi Jusuf Kalla sebagai tokoh yang memiliki pengalaman luas di bidang bisnis, politik, dan birokrasi. Menurutnya, kapasitas tersebut membuat kritik yang disampaikan JK memiliki nilai strategis bagi pemerintah.
“Beliau tidak hanya menguasai bisnis, tetapi juga sangat mengerti politik dan birokrasi,” kata Saleh.
Ia juga menilai, penyampaian kritik melalui media massa atau media sosial kurang tepat untuk figur seperti JK. Dalam sudut pandangnya, komunikasi langsung lebih mencerminkan etika politik antar elite.
Yang menarik, dorongan ini muncul setelah JK sebelumnya mengusulkan pengurangan subsidi BBM. Usulan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap tekanan fiskal akibat situasi global, termasuk konflik di Timur Tengah.
JK menilai, subsidi yang terus meningkat berpotensi mendorong kenaikan utang negara. Ia juga melihat harga BBM yang rendah membuat konsumsi energi tidak terkendali.
Dalam konteks tersebut, Saleh tidak menyoroti substansi usulan JK, melainkan cara penyampaiannya. Ia menegaskan bahwa jalur langsung dinilai lebih efektif agar kritik tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan.