sinarjiwa.id — Banjir bandang yang merenggut 744 nyawa di Aceh, Sumut, dan Sumbar pada November 2025 menjadi luka kolektif yang belum pulih. Para peneliti kini mengingatkan bahwa bencana itu bukan akhir, melainkan peringatan bagi pulau-pulau lain yang hutan alamnya terus terkikis: Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.
Lebih dari 1,1 juta warga terpaksa mengungsi. Di banyak desa, jembatan hanyut dan akses terputus. Polanya sama: hutan hilang, tanah rapuh, lalu hujan ekstrem menghantam tanpa penyangga. “Cuaca ekstrem hanya pemicu awal,” kata Peneliti Hidrologi UGM, Hatma Suryatmojo, Rabu (3/12/2025). “Kerusakan hutan di hulu DAS-lah yang memperbesar daya rusak banjir.”
Jejak kerusakan yang menyebar
Data Auriga Nusantara dan FWI mencatat deforestasi nasional naik menjadi 257.384 hektare pada 2023. Kalimantan menyumbang kehilangan terbesar. Papua mengalami degradasi besar selama tiga dekade. Sulawesi juga tertekan dengan deforestasi puluhan ribu hektare dalam empat tahun.
Direktur WALHI Aceh, Ahmad Solihin, menyebut bencana Sumatera sebagai “bencana ekologis yang diproduksi kebijakan pemerintah yang abai,” (2/12/2025). Dari Sumbar, Andre Bustamar mengingatkan bahwa lemahnya penegakan hukum membuat kerusakan terus berulang.
Pemerintah pusat mengklaim deforestasi netto menurun. Namun suara daerah berbeda. Anggota DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, mengatakan, “Jika hutan kami terjaga, bencana ini tidak akan separah ini,” kepada Reuters, Selasa (2/12/2025).
Para pakar menyebut Indonesia memasuki “titik kritis.” Kalimantan, Papua, dan Sulawesi memiliki topografi terjal dan curah hujan tinggi—kondisi yang dapat memicu banjir bandang besar jika hutan terus hilang. Peringatan itu jelas: tanpa perubahan nyata, tragedi serupa dapat kembali menghantam lebih banyak wilayah. ***