Sinar Jiwa – Rincian anggaran Rudy Mas’ud menjadi sorotan publik Kalimantan Timur setelah sejumlah kebijakan dengan nilai besar memicu perdebatan luas. Berbagai isu yang muncul tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk akumulasi perhatian terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Puncak perhatian terjadi saat aksi demonstrasi mahasiswa pada 21 April 2026 di depan Kantor Gubernur dan DPRD Kalimantan Timur. Aksi tersebut membawa tuntutan audit menyeluruh, penghentian praktik KKN, serta dorongan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan lebih maksimal.
Akumulasi Isu Anggaran dalam Sorotan Publik
Salah satu isu yang mencuat adalah anggaran laundry sebesar Rp 450 juta. Informasi ini memicu persepsi publik bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi kepala daerah.
Namun pada praktiknya, Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setprov Kaltim Astri Intan Nirwany menjelaskan bahwa istilah tersebut hanya bersifat administratif. Ia menegaskan penggunaan anggaran mencakup operasional enam gedung, termasuk Lamin Etam dan fasilitas pendukung lainnya.
“Secara nomenklatur memang tertulis seperti itu, tetapi penggunaannya untuk kebutuhan rumah tangga di lingkungan gedung,” jelas Astri.
Lebih jauh, kebutuhan laundry meningkat karena kegiatan pemerintah kini dialihkan ke fasilitas milik daerah. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan perawatan perlengkapan seperti karpet dan gorden.
Di sisi lain, muncul pula polemik pengadaan mobil dinas jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap tidak selaras dengan semangat efisiensi anggaran.
Respons Kebijakan dan Perubahan Persepsi
Tekanan publik terhadap anggaran Rudy Mas’ud terlihat dari keputusan pembatalan pengadaan mobil dinas tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan langkah itu sebagai bentuk respons terhadap masukan masyarakat.
Sebelumnya, Rudy Mas’ud sempat menegaskan kebutuhan kendaraan tersebut untuk menunjang mobilitas kepala daerah, terutama dalam konteks Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.
“Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia,” ujarnya.
Namun pada akhirnya, keputusan pembatalan diambil setelah kritik meluas, termasuk dari internal.
Tak hanya itu, rencana anggaran Rp 25 miliar untuk renovasi rumah dinas juga menjadi perhatian. Pemerintah menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan total untuk beberapa fasilitas dan tidak digunakan sekaligus.
Detail Anggaran yang Memicu Perdebatan
Selain dua isu utama, publik juga menyoroti pengadaan kursi pijat. Informasi awal menyebut harga satu unit mencapai Rp 125 juta.
Namun klarifikasi dari pemerintah menyatakan bahwa angka tersebut merupakan total untuk dua unit. Harga per unit sekitar Rp 47 juta, sesuai dengan harga pasar.
“Angka Rp 125 juta itu dialokasikan untuk dua unit pengadaan,” ujar Muhammad Faisal.
Dalam konteks ini, berbagai klarifikasi yang disampaikan pemerintah menunjukkan adanya upaya meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat.
Di sisi lain, intensitas pemberitaan dan diskusi publik membuat setiap kebijakan anggaran menjadi lebih terbuka terhadap pengawasan. Hal ini terlihat dari meningkatnya perhatian masyarakat terhadap detail penggunaan APBD.
Yang menarik, akumulasi isu ini tidak hanya berdampak pada satu kebijakan, tetapi membentuk persepsi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran daerah.