Reshuffle Prabowo menjadi desakan menjelang setahun aksi demonstrasi Agustus 2025, dengan evaluasi diarahkan ke komunikasi pemerintah hingga Kapolri.
Reshuffle Prabowo menjadi desakan menjelang satu tahun aksi demonstrasi Agustus 2025. Dorongan itu datang dari Kepala PSAD UII Masduki.
Masduki menilai pemerintah perlu merespons momentum tersebut dengan tindakan konkret. Menurutnya, permintaan maaf atau klarifikasi saja belum cukup.
Ia menyoroti komunikasi politik pemerintah yang dinilai buruk selama ini. Kondisi tersebut, menurut Masduki, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap jajaran yang mengelola komunikasi Presiden.
Reshuffle Prabowo Dinilai Perlu Menyasar Komunikasi
Masduki menyebut persoalan komunikasi dapat berkaitan dengan kerja tim di sekitar Presiden. Ia menilai informasi kepada kepala negara dan publik perlu mendapat evaluasi.
Salah satu nama yang ia soroti ialah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Masduki mengaitkannya dengan informasi yang berkembang mengenai proses penyampaian informasi kepada Presiden.
Jika informasi riil tidak sampai secara utuh kepada Prabowo, respons Presiden terhadap persoalan publik dapat terpengaruh. Karena itu, ia mendorong evaluasi jajaran terkait.
Kapolri Juga Masuk Desakan Evaluasi
Selain Seskab, Masduki meminta pemerintah mengevaluasi jajaran komunikasi publik. Ia menyebut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Di sisi lain, Masduki juga mendesak Prabowo mengganti Kapolri. Ia mengaitkan tuntutan itu dengan tindakan kepolisian yang menurutnya menjadi salah satu pemicu kerusuhan Agustus 2025.
Masduki menilai peringatan satu tahun aksi tersebut dapat menjadi momentum bagi Prabowo untuk menunjukkan respons terhadap kritik masyarakat.
Menurutnya, Presiden perlu merespons tekanan publik melalui tindakan. Ia juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap tuntutan evaluasi dapat memperbesar tekanan politik.
Masduki menyebut publik kini menunggu keputusan mengenai reshuffle kabinet. Ia bahkan memperingatkan bahwa tekanan tersebut dapat berbalik menjadi persoalan bagi kepemimpinan Prabowo.