Update demo Agustus 2025 memasuki momentum satu tahun dengan tuntutan evaluasi terhadap komunikasi pemerintah, Seskab Teddy hingga Kapolri.
Update demo Agustus 2025 kini berlanjut pada tuntutan evaluasi pemerintahan Prabowo Subianto. Masduki dari PSAD UII meminta Presiden mengambil langkah konkret.
Menurut Masduki, persoalan utama bukan sekadar penyampaian permintaan maaf. Ia menilai pemerintah perlu memperbaiki jajaran yang bertanggung jawab atas komunikasi politik.
Sementara itu, momentum satu tahun aksi Agustus 2025 menjadi sorotan karena tekanan publik masih dikaitkan dengan respons pemerintah. Masduki meminta Prabowo menunjukkan tindakan.
Update Demo Agustus 2025: Siapa yang Dievaluasi?
Dalam perkembangan tersebut, Masduki mengarahkan evaluasi kepada sejumlah posisi strategis. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjadi salah satu nama yang disebut.
Masduki menilai alur informasi menuju Presiden perlu diperiksa. Artinya, persoalan komunikasi tidak hanya menyangkut pesan pemerintah kepada masyarakat.
Lebih jauh, ia juga menyoroti jajaran komunikasi publik. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Kementerian Komunikasi dan Digital masuk dalam bagian yang menurutnya perlu dievaluasi.
Desakan Pergantian Kapolri Ikut Menguat
Yang jadi sorotan berikutnya ialah posisi Kapolri. Masduki meminta Prabowo segera mengganti Kapolri karena mengaitkan tindakan kepolisian dengan salah satu pemicu kerusuhan Agustus tahun lalu.
Kendati demikian, seluruh tuntutan tersebut berasal dari penilaian Masduki. Data yang tersedia tidak menunjukkan adanya keputusan resmi Presiden mengenai reshuffle.
Dalam konteks tersebut, Masduki melihat peringatan satu tahun demo sebagai kesempatan untuk merespons kritik masyarakat. Ia menilai tindakan konkret lebih penting daripada klarifikasi semata.
Akibatnya, perhatian kini tertuju pada kemungkinan evaluasi kabinet dan jajaran pemerintah. Masduki mengingatkan Prabowo agar tidak mengabaikan tekanan publik yang berkembang.
Pada akhirnya, ia menyebut publik menunggu reshuffle kabinet. Menurut Masduki, jika evaluasi tidak dilakukan, tekanan politik dapat semakin besar terhadap kepemimpinan Presiden.