Harga BBM Iran mulai dikaji ulang pemerintah saat subsidi energi menekan keuangan negara dan ekonomi menghadapi tekanan berat.
Harga BBM Iran mulai dikaji ulang pemerintah saat subsidi energi menekan keuangan negara dan ekonomi menghadapi tekanan berat. Pemerintah kini menimbang sejumlah skema untuk mengurangi beban tersebut.
Tekanan ekonomi Iran datang setelah blokade Amerika Serikat, sanksi finansial, serta eskalasi konflik militer. Situasi itu turut membebani anggaran subsidi energi bagi sekitar 93 juta penduduk.
IMF memproyeksikan ekonomi Iran menyusut 5,4 persen pada 2026. Pada saat yang sama, rial Iran jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah.
Nilai tukar rial bahkan mencapai 2 juta rial per dollar AS di pasar bebas Teheran. Pelemahan itu terjadi setelah Donald Trump mengancam operasi sanksi ekonomi skala besar.
Subsidi BBM Iran Hadapi Selisih Biaya Ekstrem
Dalam praktiknya, pemerintah menghadapi jurang besar antara biaya produksi dan harga jual bensin. Biaya produksi kilang mencapai 1,3 juta rial per liter.
Namun, harga bensin termurah untuk masyarakat hanya 15.000 rial per liter. Artinya, subsidi menanggung selisih biaya yang sangat besar.
Karena itu, pemerintah sudah meningkatkan produksi kilang dan memanfaatkan produk petrokimia. Pemerintah juga menurunkan kualitas bahan bakar dengan pengenceran.
Kepala Optimasi Energi Pemerintah Iran Esmail Saghab-Esfahani menyebut tiga skenario. Pemerintah dapat mempertahankan harga dengan membatasi stok harian di SPBU.
Opsi kedua menawarkan kuota bensin bersubsidi 30 liter per bulan bagi seluruh warga. Bahkan, warga tanpa kendaraan dapat menerima kuota tersebut dan menjualnya kembali.
Liberalisasi Harga BBM Jadi Opsi Ketiga
Sementara itu, opsi ketiga menawarkan liberalisasi harga mendekati biaya keekonomian kilang. Angkanya mencapai sekitar 872.000 rial atau Rp11.218 per liter.
Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad-Reza Aref mengisyaratkan pilihan bertahap. Kuota termurah 60 liter tetap berlaku, sedangkan kuota berikutnya dapat dikurangi.
Lebih jauh, pemerintah berencana mengalokasikan hasil penghematan subsidi kepada kelompok rentan. Namun, rencana tersebut menghadapi kekhawatiran masyarakat.
Inflasi tahunan Iran mencapai 88 persen. Bahkan, inflasi pangan menembus lebih dari 128 persen.
Dampaknya, warga khawatir kenaikan BBM akan meningkatkan biaya transportasi dan distribusi kebutuhan pokok.