sinarjiwa.id – Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 yang jatuh pada Rabu (26/11/2025) menghadirkan ruang refleksi mendalam bagi ribuan guru madrasah swasta. Mereka merasakan kesenjangan kesejahteraan dan ketidakpastian kesempatan P3K yang belum terjawab. Suara-suara itu muncul dari pengalaman yang mereka jalani bertahun-tahun.
Ketua Umum FGSNI, Agus Mukhtar, menyampaikan selamat HGN 2025 dalam keterangannya yang dikutip Rabu (26/11/2025). Ia mengajak para guru tetap mengabdi dengan sabar. “Terus semangat mengabdi dan jangan lelah mencerdaskan anak-anak bangsa,” katanya.
Namun di balik pesan itu, ada kegetiran. Agus mengungkapkan bahwa banyak guru madrasah swasta berharap P3K menjadi “kado HGN”, tetapi pidato Mendikdasmen dan Menteri Agama tidak menyentuh harapan tersebut. Fokus kebijakan pemerintah masih pada percepatan PPG dan beasiswa GTK. “Jauh dari harapan para pejuang P3K,” ujarnya.
Dalam sudut pandang humanis, ketidakpastian itu bukan sekadar persoalan administrasi. Guru-guru madrasah swasta menghadapi realitas ekonomi yang menekan. Banyak dari mereka bekerja dengan pendapatan terbatas. Situasi inilah yang memperkuat tuntutan mereka untuk diakui secara setara.
FGSNI mencoba mengisi kekosongan harapan itu melalui langkah kolektif. Mereka menyiapkan audiensi ke sejumlah kementerian selama momentum HGN 2025. “Puncaknya, FGSNI mengikuti Puncak HGN 2025 Kemendikdasmen RI di Gelora Bung Karno pada 27–29 November 2025,” kata Agus.
Ia juga menyebut rapat kerja Kemenag dan Komisi VIII DPR RI pada Senin (3/1/2025) belum memberikan keputusan yang memihak. Hal ini menambah beban psikologis para guru yang menunggu kepastian masa depan.
FGSNI akan melanjutkan perjuangan mereka melalui audiensi ke Kementerian PPN/Bappenas. “Seluruh organisasi profesi tertuju ke kementerian ini,” ujarnya.
Pada Rabu (19/11/2025), Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat dengan Badan Legislasi DPR RI mengatakan bahwa Bappenas dan Kemenkeu belum adil terhadap guru Kemenag. Pernyataan itu menguatkan perasaan bahwa perjuangan guru madrasah swasta masih panjang. (*)