OTT KPK Klaten pada Kamis (15/10) mengamankan 20 orang, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah. "Benar, salah satunya adalah Kepala Perwakilan Jawa Tengah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan.
Kabar itu cepat menyita perhatian publik. Penindakan kali ini menyentuh dua posisi penting sekaligus, yaitu kepala daerah dan pejabat lembaga pemeriksa keuangan negara.
Kronologi OTT KPK Klaten dan Jakarta
Tim KPK bergerak di dua lokasi pada hari yang sama. Di Klaten, lembaga antirasuah itu mengamankan 19 orang. Satu orang lagi mereka amankan di Jakarta, sehingga totalnya mencapai 20 orang. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan rincian itu kepada wartawan.
Mereka datang dari berbagai kalangan. Daftar itu mencakup Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Klaten, ASN BPK, dan pihak swasta.
Budi menjelaskan bahwa dua ASN BPK berada di antara 20 orang itu. Salah satunya menjabat Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah.
Dugaan Pemberian Terkait Audit di Klaten
Budi memaparkan arah perkara ini. KPK menduga ada penerimaan oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan penerimaan lain dari OPD.
Penyidik juga mendalami dugaan pemberian dari bupati kepada oknum BPK. Dugaan itu berkaitan dengan proses audit. Hubungan antara pemeriksa dan pihak yang diperiksa itulah yang kini menjadi sorotan.
Proses Hukum Masih Tahap Penyelidikan
Juru bicara itu meminta publik bersabar. "Saat ini pemeriksaan atau permintaan keterangan masih di tahap penyelidikan. Kita sama-sama tunggu prosesnya karena malam ini dijadwalkan untuk gelar perkara," ujarnya.
Status hukum mereka belum jelas hingga gelar perkara selesai. Menurut ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status mereka.
Klaten Kembali Jadi Sorotan Publik
Klaten bukan kali pertama berurusan dengan OTT KPK. Pada 30 Desember 2016, lembaga antirasuah menangkap Bupati Klaten saat itu, Sri Hartini, dalam kasus suap mutasi jabatan.
Catatan pemberitaan Kompas.TV juga menyebut KPK pernah menangkap ASN BPK RI dalam OTT ke-13 pada 2026. Rangkaian kasus itu menambah tekanan pada upaya menjaga integritas pemeriksa dan pemerintah daerah.
Dampak bagi Warga dan Aparatur Daerah
Warga Klaten kini menunggu kepastian dari proses hukum. Mereka bergantung pada layanan pemerintah daerah yang tetap harus berjalan, meski bupatinya menjalani pemeriksaan.
Para ASN dalam daftar itu juga menghadapi masa penuh ketidakpastian. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi semua pihak sampai ada putusan pengadilan.
OTT KPK Klaten pada Kamis (15/10) menjadi ujian besar bagi integritas pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa. Publik kini menunggu hasil gelar perkara untuk mengetahui siapa yang berstatus tersangka dan bagaimana kelanjutan kasusnya.
