Awak media menunggu di area pilar Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), tetapi Nusron Wahid tak terlihat. Nusron Wahid mangkir KPK dua kali dalam kasus dugaan suap HGB Summarecon, beralasan agenda internal dan dinas ke Malaysia.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membeberkan alasan ketidakhadiran itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026). Menurut dia, panggilan pertama bertabrakan dengan agenda internal Kementerian ATR/BPN. Pada panggilan berikutnya, Nusron meminta penundaan karena harus berdinas ke luar negeri.
“Jadi yang pertama itu ada surat agenda yang berbarengan, Kemudian yang saat kemarin, tanggal 14 itu agenda kegiatan Perjalanan Dinas ke luar negeri. Kalau enggak salah ke Malaysia,” ujar Taufik.
Taufik juga membenarkan adanya surat permohonan penundaan dari Nusron kepada penyidik. Menurut KPK, surat itu dikirim pada Rabu (14/10/2026). “Terhadap NW, betul bahwa tanggal 14 (Oktober) kemarin sebetulnya sudah sesuai dengan panggilan penyidik, tetapi kemudian ada surat dari yang bersangkutan untuk melakukan penundaan,” kata Taufik.
Kronologi Dua Panggilan untuk Menteri ATR/BPN
Penyidik lebih dulu menjadwalkan pemeriksaan Nusron pada Rabu (7/10/2026). Berdasarkan catatan Kompas.com, ia tidak hadir pada panggilan pertama itu karena ada agenda internal di Kementerian ATR/BPN. Ketua KPK Setyo Budiyanto kala itu menilai Nusron kurang bisa mengatur waktu, seperti dilaporkan RM.id.
KPK kemudian memanggil ulang Nusron pada pertengahan Oktober. Pemeriksaan kembali batal setelah Nusron mengajukan penundaan karena perjalanan dinas. Hingga kini, jadwal pemeriksaan pengganti belum diumumkan.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menegaskan bahwa keterangan Nusron sangat dibutuhkan penyidik. Menurut dia, kesaksian itu penting untuk menjelaskan konstruksi utuh perkara. Setyo pun berharap Nusron membuktikan komitmennya menghormati proses hukum yang berjalan, sebagaimana dilaporkan Investortrust.id.
Dua panggilan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Tbk. Nusron dipanggil sebagai saksi. Karena itu, ketidakhadirannya tidak otomatis menunjukkan keterlibatan atau kesalahan dalam perkara ini.
Muncul di Sidang Kabinet, Luput dari Sorotan Media
Selang beberapa hari, Nusron terlihat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Kehadirannya terlihat lewat tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam tayangan itu, Nusron mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Ia duduk di bagian belakang ruang sidang. Di sekitarnya ada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi.
Di luar ruangan, awak media yang menunggu di area pilar tidak melihat Nusron saat para pejabat memasuki Istana. Penantian para jurnalis itu pun berakhir tanpa keterangan langsung dari sang menteri.
Konteks Kasus HGB PT Summarecon Tbk
Perkara ini bermula saat KPK menetapkan delapan tersangka pada Selasa (15/9/2026). Menurut RM.id, penyidik menduga Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi menyerahkan Rp1,5 miliar lewat perantara kepada Erwin. KPK menyebut Erwin sebagai orang kepercayaan Nusron.
Selain dugaan suap HGB di Kabupaten Bogor, KPK juga menduga ada penerimaan lain atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Semua itu masih berstatus dugaan dalam proses penyidikan.
Dampak bagi Penyidik dan Publik
Bagi penyidik, keterangan saksi menentukan arah perkara. Setiap penundaan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyusun gambaran utuh kasus. Menurut RM.id, KPK kini mengevaluasi alasan ketidakhadiran tersebut, termasuk kemungkinan upaya paksa sesuai ketentuan KUHAP.
Bagi publik yang mengikuti kasus ini, penundaan berulang memunculkan tanda tanya. Warga menunggu kejelasan apakah pemeriksaan berjalan sesuai jadwal baru. Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi Nusron. Statusnya sebagai saksi juga belum berubah.
Dampaknya terasa pula bagi pegawai dan layanan pertanahan yang bernaung di bawah kementerian tersebut. Sorotan publik terhadap pimpinan mereka kian besar, sementara masyarakat tetap membutuhkan layanan pertanahan yang berjalan normal. Kejelasan proses hukum akan membantu meredam spekulasi yang beredar.
Singkatnya, perkembangan berikutnya bergantung pada penjadwalan pemeriksaan dan langkah penyidik KPK. Sampai jadwal pengganti diumumkan, publik hanya bisa menunggu keterangan resmi dari kedua pihak.
Sumber: KPK, Kompas.com, YouTube Sekretariat Presiden, RM.id.
