sinarjiwa.id — Di balik dinginnya ruang-ruang diplomasi dan gedung-gedung tinggi tempat piagam Board of Peace (BoP) ditandatangani, ada harapan kemanusiaan yang sedang dipertaruhkan. Bagi Indonesia, bergabung dengan dewan ini bukan sekadar urusan geopolitik, melainkan panggilan jiwa untuk mengakhiri penderitaan di tanah Gaza. Presiden Prabowo Subianto dengan penuh ketulusan mengungkapkan bahwa keterlibatan ini adalah upaya nyata untuk merajut kembali puing-puing kehancuran di Palestina melalui rekonstruksi dan perdamaian yang berkelanjutan.
Namun, harapan itu kini berselimut kecemasan. Serangan militer yang meluas hingga ke Iran telah mengguncang nurani publik. “Beliau bertekad untuk kemerdekaan Palestina. Jika memang tidak untuk Palestina, beliau siap mundur. ‘Kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur’,” tutur KH Muhammad Cholil Nafis pada Kamis (5/3/2026), mengulangi pesan haru Presiden yang menunjukkan bahwa kepentingan kemanusiaan jauh di atas segala aliansi politik.
Antara Mandat Kemanusiaan dan Realitas Pahit
Ketulusan Indonesia diuji ketika piagam Board of Peace justru tidak mencantumkan kata “Palestina” di dalamnya, sebuah fakta yang memicu luka bagi banyak pihak di tanah air. Di saat Indonesia telah berkomitmen mengirimkan 8.000 personel untuk misi stabilisasi dan perdamaian, dunia justru dikejutkan oleh dentuman bom yang merobek langit Teheran pada akhir Februari. Krisis ini memaksa Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan bahwa aktivitas BoP dihentikan sementara karena perhatian dunia kini terbelah.
Suara-suara rintihan dari masyarakat sipil dan ormas Islam kian menguat, meminta pemerintah tidak terjebak dalam pusaran organisasi yang dianggap mulai kehilangan arah perdamaiannya. Mereka mengkhawatirkan marwah bangsa yang selama ini teguh membela kaum tertindas akan tercederai. Bagi rakyat Indonesia, membela Palestina adalah janji sejarah yang harus ditepati, bukan sekadar komoditas dalam meja perundingan internasional yang dikuasai kepentingan sepihak.
Menjaga Harapan di Tengah Badai
Pemerintah kini berada dalam persimpangan jalan yang emosional. Di satu sisi, ada janji dana 7 miliar dolar AS untuk membangun kembali rumah-rumah yang hancur di Gaza, namun di sisi lain ada bayang-bayang agresi yang terus meluas. Usul jalan tengah pun muncul, salah satunya dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang menyarankan agar jeda ini digunakan untuk mengetuk pintu hati para pemimpin dunia agar kembali ke meja perdamaian yang sesungguhnya.
Indonesia tidak ingin menyerah begitu saja pada keadaan. Keinginan untuk melihat Gaza bangkit dari abu peperangan tetap menjadi obor yang menyala di hati para pemimpin kita. Meski jalan di Board of Peace kian terjal dan penuh duri, komitmen untuk tidak membiarkan rakyat Palestina berjuang sendirian tetap menjadi kompas utama bagi kebijakan luar negeri kita. Karena pada akhirnya, diplomasi tertinggi adalah tentang menyelamatkan nyawa dan menjaga martabat manusia. ***