Sinar Jiwa – Program Prioritas Bekasi menjadi sorotan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk penyusunan RKPD 2027. Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja membawa sedikitnya 10 usulan strategis yang diarahkan untuk memperkuat layanan publik, infrastruktur dasar, kesehatan, perumahan, pengelolaan sampah, hingga dukungan pemerintahan desa.
Kehadiran Pemerintah Kabupaten Bekasi pada forum tingkat provinsi itu menandai upaya menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada saat yang sama, forum tersebut menjadi ruang untuk memperjuangkan kebutuhan warga Kabupaten Bekasi agar masuk prioritas anggaran tahun mendatang.
Fokus Bekasi pada Layanan Dasar
Salah satu usulan utama dalam Program Prioritas Bekasi adalah pembiayaan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan. Pemkab Bekasi mendorong skema sebagaimana diatur dalam Pergub Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2015.
Dalam aturan itu, porsi pembiayaan peserta PBI dibagi antara pemerintah provinsi sebesar 40 persen dan pemerintah kabupaten atau kota sebesar 60 persen. Menurut Asep, skema tersebut diusulkan kembali agar perlindungan kesehatan masyarakat berjalan lebih kuat.
“Pada Musrenbang ini, kami mengusulkan kembali skema pembiayaan PBI BPJS sebagaimana diatur dalam Pergub Tahun 2015,” ujar Asep.
Tak hanya itu, Pemkab Bekasi juga mengajukan bantuan 20 unit ambulans. Armada tersebut direncanakan disalurkan ke kecamatan untuk mempercepat layanan rujukan dan penanganan keadaan darurat.
Infrastruktur dan Hunian Jadi Tekanan Utama
Selain sektor kesehatan, Program Prioritas Bekasi menempatkan jalan lingkungan sebagai kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah mengusulkan pembangunan jaling sepanjang 38 kilometer.
Usulan itu diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Di lapangan, jalan lingkungan berperan langsung terhadap mobilitas warga, distribusi barang, serta akses ekonomi skala lokal.
“Perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak, karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang,” kata Asep.
Di bidang perumahan, Pemkab Bekasi mengajukan program Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 420 unit. Nilai bantuan yang diusulkan sebesar Rp40 juta per unit.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal warga. Pada sisi yang sama, perbaikan rumah dinilai berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan keamanan hunian keluarga.
Penguatan Lingkungan Permukiman
Asep menyebut dukungan anggaran provinsi dibutuhkan agar penanganan rumah tidak layak huni berjalan lebih optimal. Dengan kata lain, percepatan perbaikan rumah bergantung pada kolaborasi lintas pemerintah.
Sampah dan Desa Masuk Agenda Pendukung
Pemkab Bekasi juga membawa usulan penguatan sarana pengelolaan sampah melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik. Bersamaan dengan itu, daerah meminta dukungan enam unit dump truck untuk operasional lapangan.
Usulan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai layanan kebersihan, tetapi juga bagian dari sistem energi dan lingkungan perkotaan.
Sementara itu, untuk tingkat desa, Pemkab Bekasi mengajukan bantuan operasional Rp200 juta per desa bagi 179 desa. Dana itu diharapkan memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan.
“Bantuan operasional desa ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah desa,” tuturnya.
Langkah Pengawalan ke Tingkat Provinsi
Asep menegaskan seluruh usulan akan terus dikawal melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemangku kepentingan lain. Setelah agenda Musrenbang, ia melanjutkan diskusi bersama DPRD Jawa Barat dan Bappeda Jawa Barat.
Langkah itu ditempuh agar Program Prioritas Bekasi memiliki peluang lebih besar masuk dalam RKPD Jawa Barat 2027. Di waktu yang sama, komunikasi lintas daerah juga diarahkan agar pembangunan Kabupaten Bekasi selaras dengan kebijakan provinsi.