sinarjiwa.id — Banjir bandang yang menghantam Sumatera Bagian Utara pada akhir November 2025 memunculkan kembali perdebatan soal deforestasi.
Presiden Prabowo Subianto, dalam Musrenbang 30 Desember 2024, pernah mempertanyakan kaitan antara sawit dan kerusakan hutan. “Namanya kelapa sawit ya pohon,” ucapnya.
Pandangan itu kini dibantah para ahli lingkungan.
Wong Ee Lynn dari National Geographic Indonesia menjelaskan bahwa hutan alam mengandalkan keragaman hayati untuk menjaga stabilitas ekosistem. Perkebunan sawit, menurut dia, tidak mampu menirunya.
“Perkebunan monokultur harus menggunakan herbisida dan pupuk sintetis dalam jumlah besar,” tulis Lynn. Ketergantungan itu disebut merusak tanah dan mempercepat resistensi hama.
Lynn menyoroti hilangnya tanaman penutup tanah yang membuat erosi meningkat. Ketika lapisan organik rusak, tanah tidak lagi mampu menyerap air secara optimal, sehingga hujan berubah menjadi limpasan.
Kondisi itu memperburuk risiko banjir di wilayah hilir. Ia juga menekankan bahwa sawit membutuhkan air besar tanpa kemampuan tanah yang memadai untuk menahan kelembaban. “Hutan meningkatkan kualitas air dan mengurangi erosi,” ungkapnya.
Fiona McAlpine dari The Borneo Project menyebut monokultur industri “tidak ada apa-apanya dibandingkan harmoni ekologis hutan asli”. Ia menegaskan bahwa keragaman hayati adalah fondasi yang tidak bisa digantikan hanya dengan menanam pohon produksi.
Di Sumatera Utara, WALHI mencatat kerusakan nyata di ekosistem Batang Toru. Jaka Damanik, Manajer Advokasi WALHI Sumut, menyatakan deforestasi mencapai 30 persen dalam lima tahun terakhir. “Perusahaan tambang, perkebunan, dan proyek energi adalah penyumbang terbesar,” ujarnya pada November 2025.
Data menunjukkan kebun sawit meluas hingga 7,9 juta hektare di Sumatera. Dalam citra udara, hamparan monokultur itu terlihat menyingkirkan hutan alam menjadi garis tipis di pinggir bentang alam.(*)