sinarjiwa.id – Konflik elite PBNU kembali mengemuka pada Kamis (27/11/2025) setelah Pakar Politik UNIS Tangerang, Adib Miftahul, mengingatkan adanya dinamika internal yang menyerupai pertarungan kekuasaan. Ia menyoroti dugaan aliran dana besar yang memicu tekanan kepada Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf.
Adib menyatakan keresahannya secara terbuka. “Nah, jangan-jangan Syuriyah mulai mengetahui ada aliran dana di PBNU yang luar biasa besar?” ujarnya. Ia menggambarkan betapa sumber daya yang mengalir ke PBNU telah membentuk daya tarik kekuasaan yang kuat.
Ia menilai jabatan-jabatan strategis yang ditempati kader PBNU turut membangun persepsi publik. Menurutnya, relasi kuasa semacam itu membuat gejolak internal mudah muncul.
Adib juga menyentuh aspek personal yang memperkeruh atmosfer. “Yang tidak beruntung adalah kebetulan Yaqut itu terseret kasus Kuota Haji,” katanya. Ia menyebut posisi keluarga menjadi beban psikologis bagi Ketum PBNU.
Ia menilai diskursus pemurnian khittah hanyalah jembatan. “Aliran uang dan soal lain itu hanya alat saja,” ujarnya. Ia menambahkan, “Saya kira KPK sudah membidik ini sejak lama, tetapi belum jelas.”
Namun suara lain datang dari Panglima Nabrak, Firman Syah Ali atau Gus Firman. Ia memberi narasi yang menenangkan. “Gempa struktural di elite PBNU tidak berefek signifikan terhadap kekuatan NU,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Ia menekankan NU berdiri di atas fondasi hubungan spiritual. “Kekuatan itu terdiri dari jaringan ulama yang kuat dengan ikatan nasab Walisongo,” katanya. Ia menggambarkan jejaring pesantren sebagai ruang sosial yang resilient.
Menurutnya, sejarah panjang NU telah membentuk ketahanan jiwa kolektif. “Bahkan di bawah Belanda, Jepang hingga Orde Baru, akar rumput NU tetap bisa hidup gembira dan kuat,” ujarnya.
Gus Firman mengajak publik menjaga keteduhan sosial. “Jika ketidakserasian ini belum selesai, akar rumput tetap baik-baik saja,” katanya.
Sebelumnya, risalah Syuriyah PBNU mencatat dugaan pelanggaran keuangan. Pelanggaran itu dinilai bertentangan dengan hukum syar‘i, aturan negara, dan AD/ART. Temuan itu dianggap berpotensi mengganggu keberlangsungan badan hukum PBNU. (*)