OTT Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo oleh KPK pada Kamis (15/10) memantik respons Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. "DPP PDI Perjuangan berkali-kali mengingatkan kepada seluruh kader untuk menjaga integritas," ujarnya, Jumat (16/10).
Hamenang merupakan kader PDIP. Ganjar mengklaim partainya sudah berulang kali memberi peringatan kepada seluruh kader agar menjaga integritas. Menurut dia, pelanggaran akan berujung pada risiko hukum dan sanksi partai, sebagaimana ia sampaikan saat dihubungi wartawan.
Respons PDIP atas OTT Bupati Klaten
Setelah OTT itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kembali mengingatkan seluruh kepala daerah dari partainya. PDIP bahkan sudah mengirim surat peringatan sejak Maret lalu. Ganjar menegaskan partai akan terus mengingatkan kader, termasuk kepala daerah, karena banyak laporan dugaan korupsi yang masuk.
"Dan kami masih mengingatkan kembali soal ini kepada beberapa kepala daerah (kada). Karena banyak laporan yang masuk," ujarnya. Pernyataan itu menegaskan bahwa laporan dugaan penyimpangan di daerah sudah sampai ke meja partai.
Kronologi Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK
KPK mengamankan 19 orang dalam operasi di Klaten pada Kamis (15/10). Sepuluh orang di antaranya kini menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Penyidik membawa sembilan orang dari Klaten menggunakan kereta, termasuk Hamenang dan Kepala BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Satu orang lainnya diamankan di Jakarta.
Budi dari KPK menyatakan lembaganya akan membuka identitas para pihak yang bertanggung jawab lewat konferensi pers. "Untuk pihak-pihak yang kemudian ditetapkan untuk bertanggung jawab atau ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers rencana sore ini," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/10).
Barang Bukti dan Dugaan Perkara
Tim penyidik menyita sejumlah barang bukti, antara lain uang Rp1,9 miliar dan sebuah tong biru. Budi menjelaskan fungsi tong tersebut dalam dugaan perkara ini.
"Ember atau tong tersebut diduga yang digunakan Bupati untuk menampung atau untuk menyimpan dugaan penerimaan-penerimaan uang," katanya. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah Klaten. Selain itu, penyidik mengusut dugaan suap kepada pejabat BPK Jateng untuk pengurusan audit keuangan daerah.
Dampak bagi Warga dan Partai
Bagi warga Klaten, kasus ini menyisakan pertanyaan tentang pengelolaan anggaran daerah yang menyangkut layanan publik. Mereka kini menanti hasil pemeriksaan KPK untuk mengetahui sejauh mana dugaan itu terbukti. Bagi PDIP, peristiwa ini menguji konsistensi pesan integritas yang selama ini digaungkan elite partai.
Proses hukum masih berjalan, dan publik menunggu pengumuman resmi KPK soal para tersangka. Berdasarkan keterangan Ganjar kepada wartawan serta pernyataan KPK di Gedung Merah Putih, OTT Bupati Klaten ini menjadi pengingat bahwa peringatan partai tidak menggantikan tanggung jawab hukum setiap pejabat.
