Sinar Jiwa – Pemerintah memberi sinyal kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri, khususnya kelompok masyarakat menengah ke atas. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut penyesuaian tarif ke depan tidak akan berdampak pada warga miskin karena iurannya tetap ditanggung negara melalui skema Penerima Bantuan Iuran atau PBI.
Pernyataan tersebut memunculkan perhatian publik, terutama peserta mandiri yang selama ini membayar iuran sekitar Rp42 ribu per bulan untuk layanan kelas III. Di sisi lain, pemerintah memastikan kelompok desil 1 sampai 5 tetap memperoleh perlindungan penuh dari negara.
“Kalau tarif dinaikkan untuk orang-orang miskin desil 1-5 itu tidak ada pengaruhnya. Karena orang-orang miskin itu dibayari oleh pemerintah,” kata Budi Gunadi Sadikin, Kamis (7/5/2026).
Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Berpotensi Terdampak
Sinyal kenaikan iuran BPJS Kesehatan terutama mengarah pada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah atau PBPU. Kelompok ini selama ini membayar iuran secara mandiri sesuai kelas layanan yang dipilih.
Saat ini, tarif yang berlaku masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, peserta kelas III dikenakan iuran Rp42 ribu per orang setiap bulan. Namun, sebagian iuran tetap disubsidi pemerintah.
Untuk kelas II, peserta membayar Rp100 ribu per bulan. Sementara peserta kelas I dikenakan tarif Rp150 ribu per bulan.
Yang jadi sorotan, belum ada kepastian kapan kenaikan resmi akan diterapkan. Meski begitu, pernyataan Menkes dinilai menjadi tanda bahwa evaluasi tarif sedang dipertimbangkan pemerintah.
Di sisi lain, peserta dari kelompok ekonomi rendah dipastikan tidak mengalami perubahan pembayaran. Pemerintah tetap menanggung iuran PBI melalui anggaran negara.
Skema Iuran BPJS Kesehatan Masih Mengacu Aturan Lama
Secara faktual, aturan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku saat ini belum berubah sejak diterbitkannya Perpres Nomor 63 Tahun 2022. Regulasi tersebut juga mengatur mekanisme pembayaran iuran dan sanksi kepesertaan.
Peserta diwajibkan membayar iuran paling lambat setiap tanggal 10 tiap bulan. Namun pada praktiknya, pemerintah menghapus denda keterlambatan pembayaran mulai 1 Juli 2026.
Kendati demikian, denda tetap dapat dikenakan dalam kondisi tertentu. Peserta yang mengaktifkan kembali status kepesertaannya lalu menggunakan layanan rawat inap dalam waktu 45 hari tetap berpotensi terkena sanksi.
Rincian Kelompok Peserta dan Pembayaran Iuran
Dalam regulasi yang berlaku, skema iuran dibedakan berdasarkan jenis pekerjaan dan status kepesertaan.
- Peserta PBI sepenuhnya dibayar pemerintah.
- Pegawai negeri, TNI, Polri, dan pegawai pemerintah membayar iuran 5 persen dari gaji, dengan pembagian 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen peserta.
- Pekerja BUMN, BUMD, dan swasta juga dikenakan iuran 5 persen dari gaji dengan pola pembagian yang sama.
- Anggota keluarga tambahan seperti anak keempat dan seterusnya dikenakan iuran 1 persen dari gaji per orang.
- Veteran dan keluarga perintis kemerdekaan ditanggung pemerintah sesuai ketentuan khusus.
Dalam konteks tersebut, wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinilai paling berpengaruh bagi peserta mandiri non-PBI. Terutama mereka yang selama ini membayar iuran tanpa bantuan pemerintah.