sinarjiwa.id — Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Minggu (23/11/2025), bukan sekadar diskusi teknis. Ia menunjukkan kegelisahan panjang tentang bagaimana praktik ilegal di sektor hutan dan tambang telah menekan kehidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan mereka.
Evaluasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan pemetaan ulang wilayah tak hanya menyangkut angka dan peta, tetapi menyangkut ruang hidup warga. Prabowo menegaskan kembali Pasal 33 sebagai fondasi etis negara. “SDA harus untuk rakyat,” ujarnya.
Ketika aktivitas tambang ilegal berulang, dampaknya merembes pada konflik lahan, kerusakan ekologis, dan ketidakpastian ekonomi keluarga-keluarga lokal. Karena itu, pemerintah memperkuat koordinasi aparat dan penegak hukum.
Pengerahan 26.998 prajurit di Morowali dan 41.397 prajurit di Bangka Belitung mencerminkan kebutuhan menghadirkan rasa aman. Dua wilayah itu selama ini memikul beban sosial dari industri mineral strategis, termasuk ketegangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan.
Langkah negara ini menjadi upaya meredakan tekanan sosial yang lama berlangsung. (*)