Sinar Jiwa – BKKBN mengungkap sekitar 8,1 juta keluarga di Indonesia masuk kategori keluarga risiko stunting. Data tersebut menjadi perhatian pemerintah karena persoalan stunting dinilai masih menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga/BKKBN menyebut penanganan stunting tetap berjalan meski Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai percepatan penurunan stunting telah berakhir pada Desember 2024 dan saat ini masih dalam proses revisi.
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN Budi Setiyono mengatakan prevalensi stunting nasional pada 2025 tercatat sebesar 18,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun hingga di bawah 5 persen menuju Indonesia Emas 2045.
Namun pada praktiknya, penurunan angka stunting belum merata di seluruh daerah.
Daerah dengan Risiko Stunting Tinggi Jadi Prioritas Intervensi
Yang patut dicatat, beberapa provinsi masih mencatat prevalensi stunting lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Budi menyebut Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus pemerintah.
“Kita akan melibatkan dan melakukan upaya di provinsi-provinsi tersebut agar persoalan stunting bisa lebih ditekan,” kata Budi dalam Media Briefing di Kantor BKKBN, Jakarta Timur, Rabu (20/5).
Dalam konteks tersebut, pemerintah menilai penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemberian makanan tambahan.
Persoalan lingkungan, sanitasi, dan akses air bersih menjadi faktor utama yang memengaruhi tingginya risiko stunting di sejumlah wilayah.
Berdasarkan data Pendataan Keluarga 2025, terdapat sekitar 41,4 juta keluarga yang memiliki pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, atau balita.
Dari jumlah tersebut, sekitar 8,1 juta keluarga masuk kategori keluarga risiko stunting.
Yang jadi sorotan, jutaan keluarga tersebut masih menghadapi persoalan dasar yang berkaitan dengan kualitas hidup sehari-hari.
Sanitasi dan Pola Keluarga Jadi Faktor Risiko Stunting
BKKBN mencatat sekitar 2,9 juta keluarga belum memiliki jamban layak. Selain itu, sekitar 1,7 juta keluarga tidak memiliki akses utama terhadap air minum yang layak.
Di sisi lain, sekitar 4,3 juta pasangan usia subur masuk kategori “4 terlalu”. Kondisi tersebut mencakup melahirkan terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, atau memiliki anak terlalu banyak.
Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemendukbangga/BKKBN Yuni Hastuningsih mengatakan indikator keluarga risiko stunting tidak hanya dilihat dari kondisi gizi anak.
Menurutnya, kualitas sanitasi dan lingkungan keluarga juga menjadi penentu penting.
Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah memprioritaskan kelompok keluarga miskin sebagai sasaran utama program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau GENTING.
Program tersebut mencakup bantuan pembangunan jamban sehat, penyediaan akses air bersih, rumah layak huni, bantuan nutrisi, edukasi pengasuhan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
BKKBN menargetkan program GENTING pada 2026 mampu menjangkau 1 juta keluarga risiko stunting di 38 provinsi.
Secara garis besar, pemerintah menilai stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga kemampuan kognitif, perkembangan otak, dan risiko penyakit metabolik ketika dewasa.