Guru PNS hasil seleksi 2027 diharapkan mengisi wilayah 3T agar kebijakan pengalihan PPPK turut mempercepat pemerataan pendidikan.
Guru PNS 2027 diharapkan mendapat penempatan yang mendukung pemerataan pendidikan. Anggota Komisi X DPR RI Stevano Rizki Adranacus meminta wilayah 3T menjadi prioritas.
Permintaan itu muncul setelah pemerintah membuka peluang guru PPPK penuh waktu mengikuti seleksi PNS. Pendaftaran seleksi tersebut diperkirakan berlangsung pada awal 2027.
Menurut Stevano, guru yang mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar menghadapi tantangan geografis serta keterbatasan fasilitas.
Guru PNS 2027 Didorong Masuk Daerah 3T
Stevano menginginkan pemerintah menempatkan guru PNS yang telah dilantik ke wilayah 3T. Penugasan tersebut nantinya mengikuti kewenangan pemerintah pusat.
Namun, penempatan guru saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas penunjang serta kesejahteraan yang memadai bagi guru di wilayah tersebut.
“Daerah 3T harus menjadi prioritas. Guru yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas membutuhkan kepastian serta perhatian dari pemerintah,” ujar Stevano.
Seleksi PPPK menjadi PNS tetap memakai tes
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memastikan guru PPPK penuh waktu wajib mengikuti seleksi untuk menjadi PNS. Pemerintah juga membuka jalur tersebut bagi peserta dari luar PPPK.
Di sisi lain, guru PPPK paruh waktu memiliki mekanisme berbeda. Pemerintah akan mengangkat mereka menjadi PPPK penuh waktu secara otomatis tanpa tes.
Rini Widyantini sebelumnya menyampaikan pemerintah memberi kesempatan kepada guru PPPK mengikuti seleksi PNS. Pemerintah memperkirakan pendaftaran berlangsung pada awal 2027.
Yang jadi sorotan, P2G meminta pemerintah memperjelas mekanisme seleksi. Organisasi tersebut juga mempertanyakan batas usia dan kriteria pengangkatan guru PPPK menjadi PNS.
Selain itu, P2G meminta pemerintah mempertimbangkan masa pengabdian dan sertifikat pendidik. Menurut organisasi tersebut, mekanisme yang jelas dapat mencegah kontroversi.
Faktanya, pemerintah juga menyiapkan kebutuhan guru untuk berbagai program pendidikan. Proyeksi tersebut mencakup sekolah negeri, Sekolah Rakyat, Sekolah Nasional Terintegrasi, dan Sekolah Unggul Garuda.
Dengan demikian, kebijakan PPPK menuju PNS tidak hanya berkaitan dengan status kepegawaian. Penempatan guru juga menjadi bagian penting dalam pemerataan kualitas pendidikan.
Stevano menilai kepastian status guru perlu berjalan bersama pemerataan tenaga pendidik. Ia menyebut wilayah pelosok perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.