sinarjiwa.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (23/2/2026) resmi mem-blacklist Dwi Sasetyaningtyas, alumnus LPDP yang dinilai menghina negara melalui unggahan media sosial terkait status kewarganegaraan anaknya. Langkah ini diambil sebagai respons atas luka mendalam yang dirasakan publik saat seorang penerima fasilitas negara justru merendahkan identitas bangsanya sendiri di ruang digital.
Purbaya menegaskan bahwa pengabdian bukan sekadar kontrak, melainkan hutang moral kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah membiayai pendidikan mereka melalui pajak.
Sikap tegas pemerintah ini menyusul viralnya video Dwi yang memamerkan paspor Inggris anaknya dengan narasi yang menyinggung nasionalisme. Purbaya menyatakan tidak akan memberikan ruang bagi individu tersebut untuk berkarier di seluruh instansi pemerintahan di masa depan. Selain sanksi sosial dan karier, negara menuntut pengembalian total dana beasiswa S2 dan S3 yang telah dikucurkan, mengingat dana tersebut merupakan investasi suci rakyat untuk kemajuan sumber daya manusia Indonesia yang beradab.
Ketegasan Pemerintah Menjaga Amanah Rakyat
Kementerian Keuangan kini tengah menghitung rincian dana yang harus dikembalikan oleh Dwi dan suaminya, lengkap dengan beban bunga yang berlaku. Purbaya mengungkapkan rasa kecewanya karena dana yang seharusnya menumbuhkan SDM unggul justru digunakan oleh oknum yang tidak menghargai tanah airnya.
“Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk. Saya harap teman-teman yang dapat pinjaman dari LPDP kalau enggak senang ya tidak usah menghina negaralah,” ungkap Purbaya pada Senin (23/2/2026).
Sementara itu, Direktur LPDP Sudarto menjelaskan bahwa pengawasan terhadap para pengabdi kini semakin diperketat untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Pihaknya sedang mendalami data perlintasan dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melacak ratusan alumni yang belum juga menginjakkan kaki di Indonesia setelah masa studi berakhir. Penyelidikan ini dilakukan secara menyeluruh guna memastikan setiap rupiah dana publik kembali dalam bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
Sanksi Berat Bagi Pelanggar Komitmen Pengabdian
Sudarto merinci bahwa dari 600 lebih orang yang diselidiki, terdapat 44 penerima beasiswa yang diduga kuat sengaja mangkir dari kewajiban kembali. Delapan orang di antaranya telah dijatuhi sanksi finansial berupa pengembalian dana secara penuh, sementara puluhan lainnya masih dalam proses klarifikasi.
“Adapun sanksi, pengembalian dana termasuk bunga dan pemblokiran untuk mengikuti kegiatan selanjutnya,” pungkas Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa (23/2/2026).
Langkah disiplin ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh penerima beasiswa bahwa ada tanggung jawab besar yang dipikul di pundak mereka. Negara memberikan kesempatan belajar di universitas terbaik dunia bukan untuk memfasilitasi pelarian intelektual, melainkan untuk membawa pulang ilmu demi kesejahteraan rakyat. Investasi pendidikan ini harus tetap berlandaskan pada rasa cinta dan rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.