Sinar Jiwa – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal warga desa yang “tidak memakai dolar” membuka kembali perdebatan mengenai fondasi utama ekonomi Indonesia. Di tengah kekhawatiran terhadap nilai tukar rupiah dan tekanan global, Prabowo menegaskan bahwa kekuatan nasional tidak semata bertumpu pada pasar finansial, melainkan pada kehidupan rakyat di desa.
“Orang di desa nggak pakai dolar, kok,” kata Prabowo saat menanggapi kekhawatiran terhadap gejolak rupiah. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun, di baliknya terdapat pesan tentang bagaimana ekonomi Indonesia seharusnya dipandang.
Yang jadi sorotan bukan sekadar kurs mata uang. Pertanyaan besarnya adalah apakah ketahanan ekonomi nasional memang lebih banyak ditopang oleh aktivitas rakyat kecil dibanding dinamika pasar global.
Ekonomi Indonesia Bertumpu pada Konsumsi dan Desa
Secara faktual, ekonomi Indonesia selama ini ditopang oleh konsumsi domestik. Dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa, pasar dalam negeri menjadi mesin utama pertumbuhan nasional.
Dalam konteks tersebut, desa memiliki posisi penting. Desa bukan hanya wilayah administratif, tetapi juga pusat produksi pangan dan basis konsumsi masyarakat.
Di lapangan, ritme ekonomi desa berbeda dengan kota. Aktivitas ekonomi tidak bergantung pada pergerakan indeks saham atau transaksi valuta asing. Warga desa hidup dari hasil panen, perdagangan pasar tradisional, serta hubungan sosial berbasis gotong royong.
Pada masa pandemi Covid-19, sektor berbasis desa menjadi salah satu penyangga ekonomi nasional. Ketika banyak sektor modern melemah, aktivitas pangan tetap berjalan.
Petani tetap menanam padi. Pasar desa tetap buka. Dapur rumah tangga masih mengepul meski kondisi ekonomi nasional sedang tertekan.
Dampak Gejolak Global Tetap Masuk ke Desa
Meski begitu, desa bukan wilayah yang sepenuhnya kebal terhadap tekanan ekonomi global. Pernyataan bahwa warga desa tidak memakai dolar tidak berarti kehidupan mereka bebas dari dampak internasional.
Yang kerap luput diperhatikan, harga pupuk yang digunakan petani dipengaruhi pasar global. Begitu pula harga bahan bakar untuk nelayan dan biaya distribusi hasil pertanian.
Dalam praktiknya, warga desa memang tidak bertransaksi menggunakan dolar secara langsung. Namun, kehidupan mereka tetap dipengaruhi sistem ekonomi global yang bergerak melalui harga energi, inflasi, hingga kebijakan suku bunga internasional.
Akibatnya, tekanan ekonomi global tetap terasa hingga tingkat rumah tangga. Harga kebutuhan pokok dapat naik. Cicilan kredit ikut terdampak. Biaya pendidikan dan transportasi pun ikut berubah.
Desa Membutuhkan Kebijakan, Bukan Sekadar Simbol
Dalam sudut pandang ini, optimisme terhadap ekonomi Indonesia perlu diikuti kebijakan yang nyata. Sebab desa masih menghadapi banyak persoalan mendasar.
Internet belum sepenuhnya merata. Infrastruktur pertanian di berbagai daerah masih lemah. Distribusi hasil panen sering tidak efisien.
Tak hanya itu, banyak petani masih menjual produk mentah dengan nilai tambah rendah. Keuntungan besar justru dinikmati rantai distribusi di tingkat hilir.
Di waktu yang sama, akses pembiayaan dan teknologi belum sepenuhnya inklusif. Anak muda desa juga terus berpindah ke kota karena menganggap peluang ekonomi lebih besar berada di kawasan urban.
Ekonom Mubyarto sejak lama mengingatkan bahwa pembangunan tidak cukup mengejar pertumbuhan semata. Pemerataan dan martabat masyarakat harus menjadi bagian utama kebijakan ekonomi nasional.
Artinya, desa tidak bisa hanya dijadikan simbol ketahanan nasional dalam pidato politik. Desa harus menjadi pusat kebijakan ekonomi Indonesia.
Hal krusialnya terletak pada keberpihakan negara terhadap pertanian, distribusi pangan, pendidikan desa, hingga penguatan ekonomi rakyat.
Ukuran paling nyata dari kekuatan ekonomi Indonesia bukan hanya stabilitas rupiah atau angka pertumbuhan tahunan. Gambaran besarnya terlihat dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan aman.