Gaji pekerja kembali menjadi isu nasional setelah pemerintah menegaskan kewenangan penetapan UMR dan UMK. Kebijakan baru menempatkan gubernur sebagai penentu utama upah minimum daerah.
Jakarta, 3 November 2026 — Isu gaji buruh kembali memanas setelah Pemerintah menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan pada 2 November 2026. Aturan itu memperjelas kewenangan gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta upah minimum sektoral.
Bagi pekerja, istilah UMR sering dipakai sebagai sebutan populer untuk upah minimum. Namun, dalam regulasi terbaru, istilah resmi yang digunakan adalah UMP dan UMK. Perbedaan ini penting karena menentukan batas gaji terendah yang wajib dibayarkan perusahaan kepada pekerja.
Kewenangan Gubernur Dalam Penetapan UMK
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan gubernur wajib menetapkan UMP dan dapat menetapkan UMK. Kewenangan tersebut berdasarkan rekomendasi bupati atau wali kota serta hasil kajian Dewan Pengupahan Daerah.
Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, UMK ditetapkan setelah UMP dan nilainya harus lebih tinggi daripada UMP. Ketentuan ini memberi ruang bagi daerah dengan biaya hidup dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi untuk menetapkan standar gaji yang lebih besar.
Proses penetapan UMK tidak berada di tangan satu pihak. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menghitung usulan upah, kemudian bupati atau wali kota meneruskan rekomendasi kepada gubernur untuk ditetapkan melalui keputusan gubernur.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menegaskan posisi sentral gubernur. Ia menyebut gubernur dapat menetapkan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota, tetapi penetapan tersebut tetap harus melalui mekanisme yang diatur pemerintah pusat.
Formula Gaji Berbasis Inflasi Dan Pertumbuhan
Formula kenaikan gaji minimum menggunakan inflasi tahunan ditambah pertumbuhan ekonomi daerah yang dikalikan koefisien alfa. Pemerintah menetapkan rentang alfa antara 0,5 hingga 0,9.
Rentang tersebut lebih luas dibanding aturan sebelumnya. Pemerintah menilai ruang ini membantu daerah menyesuaikan gaji dengan kondisi ekonomi lokal, kontribusi tenaga kerja, serta tingkat Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Yassierli menegaskan bahwa daerah dengan pertumbuhan ekonomi pesat dapat menaikkan upah minimum di wilayahnya. Meski demikian, keputusan tetap harus menyeimbangkan kepentingan pekerja dan dunia industri.
“Kami di pusat memberikan rentang nilai dan kemudian tergantung dari kondisi masing-masing daerah,” ujar Yassierli dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah, sebagaimana dikutip laman resmi Kemnaker.
Pemerintah juga memastikan tidak ada penurunan upah minimum. Jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah negatif, Dewan Pengupahan Daerah dapat mempertimbangkan kenaikan berdasarkan inflasi.
UMR, UMP, Dan UMK: Apa Bedanya?
Banyak pekerja masih menyebut gaji minimum sebagai UMR. Padahal, istilah tersebut tidak lagi menjadi nomenklatur utama dalam sistem pengupahan nasional.
- UMP berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota dalam satu provinsi.
- UMK berlaku khusus di kabupaten atau kota tertentu dan harus lebih tinggi dari UMP.
- Upah minimum sektoral berlaku bagi sektor dengan risiko kerja, tuntutan pekerjaan, atau spesialisasi yang berbeda.
Sebagai contoh, di Jawa Tengah, UMP 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386,07. Sementara UMK tertinggi berada di Kota Semarang dengan nilai Rp3.701.709,00. Data tersebut menunjukkan bahwa UMK dapat berbeda signifikan antardaerah dalam satu provinsi.
Nilai upah minimum umumnya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja dengan masa kerja lebih lama mengacu pada struktur dan skala upah yang ditetapkan perusahaan.
Reaksi Buruh Dan Pemerintah Daerah
Isu kewenangan UMK juga memicu perdebatan di sejumlah daerah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, buruh mendesak pemerintah daerah lebih tegas menetapkan UMK berbasis KHL.
Pemerintah DIY melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, Arya Nugrahadi, menjelaskan bahwa penetapan upah minimum melibatkan buruh, pengusaha, dan pemerintah melalui Dewan Pengupahan.
“Aspirasi dari teman-teman semua, saya sampaikan kami menerima aspirasi itu, tetapi ruang untuk penetapan itu melalui Dewan Pengupahan,” ujar Arya Nugrahadi, dikutip Tribun Jogja.
Bagi kalangan pekerja, perluasan kewenangan daerah dinilai sebagai peluang mendorong gaji lebih layak. Namun, mereka juga mengingatkan agar keputusan tidak berhenti pada formula ekonomi semata.
Sementara itu, pengusaha berharap kenaikan gaji tetap memperhitungkan daya saing industri. Kenaikan upah yang terlalu tinggi tanpa peningkatan produktivitas berpotensi membebani usaha kecil dan menengah.
Dampak Bagi Pekerja Dan Perusahaan
Bagi pekerja, penetapan UMK menjadi acuan penting untuk memastikan gaji tidak berada di bawah standar hukum. Perusahaan yang membayar di bawah upah minimum dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan ketenagakerjaan.
Bagi perusahaan, kejelasan kewenangan daerah membantu perencanaan biaya tenaga kerja. Namun, perbedaan UMK antarkabupaten atau kota dapat memengaruhi keputusan investasi dan penempatan industri.
Pemerintah pusat berperan sebagai pengawas melalui koordinasi, pembinaan, dan pendampingan kepada Dewan Pengupahan Daerah. Tujuannya memastikan penetapan gaji minimum berjalan konsisten dengan regulasi nasional.
Kebijakan ini menegaskan bahwa gaji buruh bukan sekadar angka tahunan. Ia merupakan hasil tarik-menarik antara kebutuhan hidup pekerja, kemampuan industri, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat serta daerah.
