Rencana pos militer Israel di Gaza Utara memicu kecaman dari Hamas. Kelompok tersebut menilai pembangunan tiga pos baru menunjukkan upaya memperkuat penguasaan wilayah Palestina dan meminta para mediator segera mengambil tindakan.
Rencana pos militer Israel di Gaza Utara menuai respons keras dari Hamas. Kelompok tersebut mengecam kebijakan pemerintah Israel yang berencana membangun tiga pos militer baru di wilayah utara Jalur Gaza karena dinilai memperkuat penguasaan atas wilayah Palestina.
Pernyataan itu disampaikan Hamas dalam keterangan resmi yang dirilis pada Selasa (14/7). Menurut Hamas, kebijakan yang diumumkan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengarah pada upaya pengusiran warga Palestina serta pembersihan etnis di kawasan tersebut.
Hamas Soroti Rencana Pembangunan Tiga Pos Militer di Jalur Gaza
Selain menyampaikan kecaman, Hamas menuding pemerintah Israel terus menjalankan agenda pengambilalihan wilayah Palestina. Menurut kelompok itu, langkah tersebut dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan hukum internasional maupun berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di sisi lain, Hamas meminta para mediator yang terlibat dalam pembahasan gencatan senjata, termasuk Amerika Serikat, mengambil langkah konkret untuk menghentikan rencana pembangunan pos militer tersebut.
Pernyataan Hamas muncul setelah Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengunjungi wilayah utara Jalur Gaza. Dalam kunjungan itu, Katz menyebut kerusakan yang terjadi di kawasan tersebut merupakan hasil dari kebijakan yang telah dirancang sebelumnya.
Menurut pernyataan yang disampaikan saat kunjungan, Katz juga mengatakan kondisi kehancuran di wilayah itu memberikan kepuasan baginya. Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan setelah disiarkan oleh media Israel.
Selanjutnya, dalam wawancara yang direkam selama kunjungan dan ditayangkan stasiun televisi Israel Channel 14 pada Senin (13/7), Katz mengungkapkan pemerintah Israel berencana mendirikan tiga pos militer baru di Jalur Gaza.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, Hamas tetap mendesak para mediator internasional agar mengambil langkah nyata dalam proses pembahasan gencatan senjata. Menurut kelompok itu, upaya tersebut penting untuk merespons rencana pembangunan pos militer yang diumumkan pemerintah Israel.