sinarjiwa.id – Pemerintah resmi menetapkan pedoman nasional pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan melalui SKB 7 Menteri AI pendidikan. Aturan ini menjadi kerangka baru bagi penggunaan teknologi dalam proses belajar di Indonesia, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama tujuh menteri tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Penandatanganan dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Pedoman ini disusun sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi digital yang mulai masuk ke berbagai ruang belajar. Pemerintah menilai kehadiran teknologi perlu diatur agar dapat memberikan manfaat nyata bagi pendidikan tanpa mengabaikan kesiapan peserta didik.
Menko PMK Pratikno mengatakan teknologi digital dan kecerdasan buatan harus dimanfaatkan secara bijak dalam sistem pendidikan.
“Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi anak-anak harus dilakukan secara bijak. Kriteria umur dan kesiapan anak menjadi sangat penting dalam pengaturannya,” ujar Pratikno.
Pedoman Nasional untuk Semua Jalur Pendidikan
SKB 7 Menteri AI pendidikan dirancang sebagai pedoman bersama bagi berbagai jalur pendidikan di Indonesia.
Aturan ini berlaku tidak hanya bagi sekolah formal, tetapi juga bagi pendidikan nonformal dan informal. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital dan AI dapat memiliki arah yang sama di seluruh ekosistem pendidikan.
Pemerintah berharap pedoman tersebut dapat membantu sekolah, guru, serta keluarga memahami cara memanfaatkan teknologi secara tepat dalam kegiatan belajar.
Selain mengatur penggunaan teknologi, kebijakan ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap durasi penggunaan perangkat digital serta jenis konten yang diakses oleh peserta didik.
Dengan pendekatan tersebut, teknologi diharapkan tidak hanya menjadi alat hiburan, tetapi benar-benar menjadi sarana pembelajaran yang mendukung perkembangan kemampuan berpikir siswa.
Kolaborasi Tujuh Kementerian
Penyusunan pedoman ini melibatkan tujuh kementerian yang berkaitan dengan pendidikan, teknologi, serta perlindungan anak.
Para menteri yang menandatangani SKB tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi.
Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menko PMK Pratikno.
Keterlibatan banyak kementerian menunjukkan bahwa isu teknologi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan sekolah, tetapi juga dengan perlindungan anak dan perkembangan sosial mereka di ruang digital.
AI untuk Inovasi Pembelajaran
Melalui SKB 7 Menteri AI pendidikan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung inovasi pembelajaran.
Di lingkungan perguruan tinggi, misalnya, teknologi digital dan kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat riset, pengembangan ilmu pengetahuan, serta metode pembelajaran yang lebih interaktif.
Di sisi lain, penggunaan teknologi tetap harus mempertimbangkan kesiapan pengguna, terutama anak-anak.
Dengan demikian, teknologi diharapkan menjadi alat yang membantu proses belajar, bukan menggantikannya.
Pedoman nasional ini sekaligus menjadi upaya pemerintah memastikan perkembangan teknologi digital di dunia pendidikan berjalan secara terarah dan bertanggung jawab.